Menyongsong transisi kepemimpinan nasional 2024, evaluasi mendalam terhadap Poros Maritim Dunia (Global Maritime Fulcrum/GMF) menjadi agenda strategis yang mendesak. Kebijakan maritim yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini telah menggeser paradigma pembangunan dengan menempatkan laut sebagai arus utama. Capaian fisik seperti revitalisasi hub pelabuhan strategis—Tanjung Priok, Makassar, dan Bitung—serta penguatan armada kapal Republik Indonesia menunjukkan komitmen nyata. Namun, momentum transisi ini membuka ruang dialektika kritis: akankah visi misi pemerintahan baru mengonsolidasikan GMF sebagai doktrin nasional permanen, atau melakukan koreksi jalur dengan formulasi yang lebih eksplisit dan terintegrasi? Pilihan ini akan menentukan postur strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Signifikansi Geopolitik dan Tantangan Fragmentasi Visi
Secara geopolitik, kebijakan maritim Poros Maritim Dunia memegang signifikansi ganda yang krusial. Pertama, sebagai respon proaktif terhadap dinamika kekuatan kompleks di Indo-Pasifik, GMF berupaya menegaskan posisi Indonesia sebagai middle power maritim yang mandiri dan kredibel. Kedua, secara domestik, kebijakan ini merupakan instrumen vital untuk mengonsolidasikan kedaulatan atas wilayah NKRI, yang dua pertiganya merupakan lautan. Analisis strategis mengungkap tantangan mendasar di balik kemajuan infrastruktur: fragmentasi visi. Aspek ekonomi melalui Tol Laut, aspek keamanan melalui patroli maritim, dan aspek diplomasi di forum regional seperti ASEAN, belum terintegrasi dalam kerangka operasional yang koheren dan terukur. Ketiadaan integrasi ini berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan dalam menghadapi persaingan pengaruh negara-negara besar.
Implikasi Strategis terhadap Postur Pertahanan dan Keamanan Nasional
Pilihan antara kontinuitas atau perubahan arah pada Poros Maritim Dunia pasca-kepemimpinan Jokowi akan berdampak langsung pada postur dan anggaran pertahanan. Jika pemerintahan baru memilih jalur kontinuitas, alokasi anggaran untuk modernisasi Alutsista TNI AL—dengan fokus pada kapal selam, fregat, korvet, dan pesawat patroli maritim—kemungkinan besar akan tetap menjadi prioritas utama dalam Renstra Kementerian Pertahanan. Dari perspektif pertahanan, fokus pada peningkatan kemampuan TNI AL telah berkontribusi pada peningkatan sea denial capability Indonesia di jalur laut vital seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Namun, peningkatan kemampuan tempur ini belum sepenuhnya selaras dengan penguatan instrumen penegakan hukum maritim di bawah Bakamla, yang masih menghadapi kendala kapasitas, interoperabilitas, dan koordinasi lintas lembaga. Sebaliknya, jika terjadi pergeseran paradigma, misalnya dengan penekanan yang berbeda, dapat mengakibatkan realokasi sumber daya strategis dan perubahan prioritas pembangunan kekuatan maritim.
Potensi risiko ke depan terletak pada ketidakpastian kebijakan dan disrupsi program strategis yang sedang berjalan jika terjadi perubahan arah yang drastis. Namun, peluang juga terbuka untuk melakukan konsolidasi dan integrasi yang lebih baik, menciptakan sebuah kebijakan maritim yang holistik, di mana aspek ekonomi, keamanan, dan diplomasi saling memperkuat dalam satu kerangka komando dan kendali yang terpadu. Refleksi strategis ini menekankan bahwa keberlanjutan GMF tidak hanya tentang melanjutkan proyek infrastruktur, tetapi lebih pada kemampuan pemerintahan baru untuk mengatasi fragmentasi visi, memperkuat tata kelola keamanan maritim yang terintegrasi, dan memastikan bahwa setiap komponen kebijakan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan strategis nasional: kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi dari laut.
