Kawasan Indo-Pasifik kini telah menjadi panggung utama persaingan strategis global. Dinamika geopolitik antara AS dan Tiongkok telah menciptakan tekanan struktural yang mendasar terhadap tatanan regional, menguji ketahanan dan relevansi lembaga-lembaga yang ada. Dalam konteks ketegangan ini, konsep centrality ASEAN—yang bertujuan memposisikan blok regional sebagai poros arsitektur keamanan dan ekonomi—menghadapi ujian eksistensial yang nyata. Inisiatif unilateral kekuatan besar, seperti aliansi keamanan AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) dan ekspansi kehadiran militer serta klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan, berpotensi meminggirkan peran ASEAN jika tidak diimbangi dengan strategi kolektif yang koheren, percaya diri, dan memiliki kapabilitas yang memadai. Skenario terburuk yang mengintai adalah fragmentasi kawasan menjadi beberapa blok pengaruh yang bersaing, sebuah kondisi yang akan menggerus stabilitas politik dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang seluruh negara anggota, termasuk Indonesia.
Centrality ASEAN: Bukan Status Bawaan, Tapi Posisi yang Harus Diperjuangkan
Signifikansi strategis dari tantangan ini terletak pada pemahaman mendasar bahwa centrality bukanlah status yang otomatis melekat pada ASEAN. Sebaliknya, posisi ini harus diperjuangkan dan dipertahankan secara aktif melalui kinerja dan kredibilitas nyata. Pilar paling vital untuk mempertahankan posisi sentral ini adalah kohesi internal dan visi strategis kolektif yang jelas dan konsisten. Titik lemah paling krusial, yang sekaligus menjadi risiko strategis terbesar, adalah divergensi persepsi dan pendekatan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam merespons kebangkitan Tiongkok dan engagement strategis dari Amerika Serikat. Perbedaan tingkat ketergantungan ekonomi, kedekatan geografis, dan ancaman keamanan yang dirasakan terhadap Beijing menciptakan keretakan potensial yang rentan dieksploitasi oleh kekuatan eksternal melalui taktik diplomasi divide-and-rule. Kegagalan untuk menghasilkan solusi praktis dan berdampak nyata, seperti Kode Etik (COC) di Laut China Selatan yang substantif dan mengikat secara hukum, akan semakin mengikis kredibilitas ASEAN sebagai arsitek perdamaian dan penjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Imperatif Strategis dan Kepemimpinan Indonesia di Tengah Persaingan Kekuatan Besar
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan utama dan salah satu pendiri ASEAN, implikasi dari dinamika ini bersifat mendasar dan menyentuh inti kepentingan nasional. Stabilitas kawasan, keamanan jalur laut vital, dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkait erat dengan keberhasilan prinsip ASEAN sebagai poros regional. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan vital, tetapi juga tanggung jawab moral dan strategis untuk memimpin dengan memberikan contoh konkret dan arah yang jelas. Kepemimpinan ini harus diwujudkan secara simultan dan sinergis dalam dua ranah yang saling memperkuat. Pertama, secara eksternal, melalui diplomasi aktif yang proaktif mendorong konsensus internal ASEAN dan membangun arsitektur regional yang inklusif serta berbasis aturan. Kedua, secara internal, dengan secara konsisten dan terukur mempercepat peningkatan kapasitas deterrence dan pertahanan nasional.
Penguatan kapabilitas pertahanan melalui modernisasi Alutsista yang terarah dan penguatan postur di wilayah perbatasan serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukan sekadar soal kedaulatan teritorial. Kapabilitas pertahanan yang kredibel berfungsi sebagai strategic enabler yang memberikan bobot dan leverage diplomasi yang lebih signifikan di forum-forum perundingan regional. Tanpa kekuatan yang diperhitungkan, diplomasi Indonesia berisiko kehilangan daya tawar yang substansial. Tantangan kebijakan utama saat ini adalah merancang dan mengimplementasikan pendekatan yang terpadu, di mana kekuatan diplomasi dan kekuatan pertahanan berjalan beriringan, saling mendukung untuk melindungi kepentingan nasional dan kontribusi terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ke depan, Indonesia perlu mengantisipasi berbagai skenario, termasuk meningkatnya tekanan dari persaingan AS-Tiongkok, dengan memastikan ASEAN tetap menjadi platform utama untuk mengelola ketegangan, bukan menjadi objek pasif dari persaingan tersebut.
