Ketegangan di Laut China Selatan yang dipicu oleh klaim tumpang tindih dan meningkatnya aktivitas militer telah menjadi ujian nyata bagi kohesi dan sentralitas ASEAN. Sebagai forum utama kerja sama keamanan kawasan, ASEAN kini berada pada titik kritis: perbedaan kepentingan nasional di antara para anggotanya semakin terlihat jelas, sementara mekanisme dialog yang selama ini menjadi andalan mulai menunjukkan keterbatasannya. Laut China Selatan tidak lagi semata-mata menjadi sengketa wilayah, melainkan barometer utama untuk mengukur daya tahan institusi regional terhadap tekanan geopolitik global yang semakin kompleks.
Dinamika Internal ASEAN dan Tantangan Code of Conduct
Salah satu indikator paling nyata dari tekanan internal ini adalah sulitnya mencapai kesepakatan mengenai Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang efektif dan mengikat. Perbedaan posisi antara negara-negara anggota, seperti Filipina yang cenderung vokal menghadapi Tiongkok di satu sisi, dan Kamboja yang lebih akomodatif di sisi lain, menciptakan jurang yang semakin lebar dalam perumusan norma bersama. Kepentingan nasional yang beragam ini tidak hanya memperlambat proses negosiasi, tetapi juga mengikis kredibilitas ASEAN sebagai mediator konflik yang dapat dipercaya di mata komunitas internasional. Jika tren ini berlanjut, CoC berisiko menjadi dokumen normatif tanpa kekuatan implementasi yang memadai, sehingga gagal mengelola ketegangan secara konkret di lapangan.
Kegagalan tersebut berimplikasi luas, terutama dalam memperlemah posisi kolektif ASEAN ketika berhadapan dengan klaim maritim Tiongkok yang semakin ekspansif. Tanpa instrumen hukum dan politik yang kuat, ASEAN kehilangan daya tawar untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma kawasan. Kondisi ini diperparah oleh dinamika rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kerap memanfaatkan perbedaan preferensi negara-negara ASEAN untuk memperluas pengaruh masing-masing. Akibatnya, upaya menjaga stabilitas kawasan justru terhambat oleh fragmentasi internal yang dipicu oleh tarikan eksternal.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan ASEAN
Indonesia, sebagai kekuatan pendorong diplomasi ASEAN, menghadapi beban strategis yang signifikan dalam mempertahankan relevansi dan kesatuan forum ini. Kohesi ASEAN yang melemah membuka celah bagi kekuatan eksternal untuk menerapkan pendekatan divide et impera, yang secara langsung menggerus posisi tawar kolektif kawasan. Bagi Jakarta, pelemahan sentralitas ASEAN berarti kehilangan salah satu instrumen diplomasi multilateral yang paling bernilai, terutama dalam menavigasi tekanan geopolitik dari rivalitas AS-Tiongkok di Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan ASEAN sebagai pilar utama berpotensi kehilangan efektivitasnya apabila kohesi internal terus merosot.
Dari perspektif pertahanan, Indonesia perlu mengantisipasi potensi peningkatan aktivitas militer di sekitar perbatasan maritimnya, termasuk pemantauan patroli udara dan laut yang dapat memicu insiden tak terduga. Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah yang berpotensi menjadi titik gesekan dengan aktor-aktor yang memiliki klaim tumpang tindih. Penguatan postur pertahanan dan diplomasi maritim, serta peningkatan kerja sama intelijen, menjadi langkah mitigasi yang relevan untuk menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas. Namun, respons militer semata tidak cukup; Indonesia perlu mendorong revitalisasi peran ASEAN sebagai arena dialog yang inklusif dan berorientasi pada penyelesaian damai.
Ke depan, risiko terbesar adalah jika Laut China Selatan menjadi sumber destabilisasi permanen yang mengikis kepercayaan antaranggota ASEAN dan pada akhirnya melemahkan proyek integrasi kawasan. Meskipun demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan posisi strategisnya sebagai bridge builder untuk merumuskan ulang agenda kolektif ASEAN yang lebih adaptif terhadap tekanan geopolitik. Dengan menyeimbangkan kepentingan nasional dan komitmen kawasan, Indonesia dapat memimpin proses revitalisasi kohesi ASEAN, bukan hanya untuk kepentingan stabilitas Laut China Selatan, tetapi juga bagi masa depan tatanan keamanan Indo-Pasifik yang lebih luas.
