Indonesia telah secara konsisten menyatakan posisi formalnya terhadap pembentukan aliansi keamanan eksklusif di kawasan, khususnya Quad dan AUKUS. Dalam berbagai forum, pemerintah menegaskan komitmen pada politik luar negeri bebas-aktif dan prinsip non-blok, serta mengutarakan kekhawatiran bahwa dinamika seperti ini dapat memicu perlombaan senjata dan mempolarisasi lingkungan strategis Indo-Pasifik. Posisi ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi merupakan manifestasi dari kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas regional dan mempertahankan otoritas sentral ASEAN dalam membangun arsitektur keamanan yang inclusif.
Konteks Geopolitik dan Dilema Strategis Jakarta
Lahirnya Quad dan AUKUS merupakan respons terhadap persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China, yang intensitasnya semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Untuk Indonesia, ini menghadirkan dilema klasik: bagaimana merespons pembentukan blok-blok keamanan baru yang didorong oleh kekuatan besar tanpa terjebak di dalamnya atau terisolasi secara strategis. Analisis dari Lowy Institute mengidentifikasi bahwa Jakarta mengadopsi pendekatan 'hedging' yang sangat cermat. Pendekatan ini bukan sekadar sikap ambivalen, tetapi merupakan strategi rasional untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dalam lingkungan geopolitik yang semakin kompleks.
Secara operasional, strategi hedging ini terejawantah dalam pola kerja sama yang berbeda antara level multilateral formal dan bilateral praktis. Pada level multilateral dan politik, Indonesia menjaga jarak dan sering kali mengkritik format aliansi eksklusif. Namun, pada level bilateral dan operasional, Jakarta secara intensif terlibat dalam kerja sama kapasitas dengan anggota-anggota aliansi tersebut, seperti latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan Australia, serta dialog keamanan dengan Jepang dan India. Ini adalah upaya untuk mempertahankan otonomi strategis sekaligus mendapatkan manfaat praktis dalam peningkatan kapabilitas pertahanan.
Implikasi terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional
Pendekatan dualistik ini memiliki implikasi langsung dan mendalam terhadap postur kebijakan pertahanan Indonesia. Pertama, ini menegaskan bahwa kapabilitas militer nasional harus terus dibangun melalui berbagai jalana, tanpa bergantung secara eksklusif pada satu pihak. Kerja sama bilateral menjadi sumber penting untuk transfer teknologi, pelatihan, dan peningkatan interoperabilitas, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan di wilayah maritim yang luas. Kedua, ini memerlukan kejelasan strategis yang tinggi dalam perencanaan kekuatan, agar investasi dan aliansi praktis tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang independen.
Di level kawasan, posisi Indonesia berusaha untuk menjaga ASEAN tetap menjadi episentrum arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Dengan tidak secara formal mendukung Quad atau AUKUS, Jakarta berupaya mempertahankan ruang diplomasi bagi ASEAN untuk menjalankan fungsi sebagai platform dialog dan penyeimbang antara kekuatan besar. Ini adalah upaya untuk mencegah kawasan terpecah menjadi blok-blok yang bersaing, yang dapat mengancam stabilitas dan perkembangan ekonomi regional.
Namun, strategi ini menghadapi potensi risiko signifikan di masa depan. Risiko utama adalah jika ketegangan strategis AS-China meningkat secara dramatis, ruang manuver dan diplomasi untuk pendekatan hedging akan menyempit tajam. Indonesia mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar dari kedua pihak untuk membuat pilihan strategis yang lebih jelas. Situasi ini dapat mengikis prinsip bebas-aktif dan memaksa Jakarta untuk mengambil posisi yang lebih terikat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan dengan negara-negara lain di kawasan dan internal ASEAN.
Sebagai refleksi akhir, dinamika sekitar Quad dan AUKUS menguji ketahanan dan adaptabilitas paradigma kebijakan luar negeri dan keamanan Indonesia. Pendekatan hedging saat ini mungkin merupakan solusi optimal dalam konteks saat ini, tetapi ia bukan strategi yang statis. Para pembuat kebijakan di Jakarta perlu terus memantau perkembangan ketegangan, mempertajam analisis dampaknya terhadap kepentingan nasional, dan secara proaktif merancang skenario respons untuk berbagai kemungkinan perkembangan di kawasan Indo-Pasifik. Otonomi strategis tetap menjadi tujuan utama, tetapi kemungkinan akan memerlukan manuver yang semakin kompleks dan komitmen yang lebih besar terhadap pembangunan kapabilitas pertahanan mandiri.
