Misi Tri Tugas Rakyat (Tritura) oleh Angkatan Laut Indonesia yang melibatkan kapal selam KRI Alugoro di Laut China Selatan pada akhir 2025 bukan sekadar latihan operasional rutin. Operasi ini merupakan pesan strategis yang terukur, dikirimkan di jantung kawasan yang secara geopolitik paling tegang di Indo-Pasifik. Laut China Selatan, dengan klaim-klaim tumpang tindih dan kehadiran militer aktif kekuatan besar, telah menjadi arena pengujian deterrence dan pengaruh. Misi ini menempatkan aset bawah laut Indonesia—yang masih dalam tahap modernisasi—secara langsung di zona perairan yang menjadi jalur transit kapal selam nuklir dan kapal induk dari kekuatan eksternal, terutama China. Dengan demikian, konteks operasi ini jauh melampaui latihan teknis; ia merupakan manifestasi nyata dari komitmen Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di wilayah yang vital namun penuh sengketa.
Signifikansi Strategis: Deterrence, Keberadaan, dan Posisi Bawah Laut
Pengerahan kapal selam KRI Alugoro dalam misi Tritura memiliki signifikansi strategis multi-lapis. Pertama, operasi ini berfungsi sebagai instrumen deterrence yang halus namun jelas. Dengan menunjukkan kemampuan untuk beroperasi dan melakukan surveilance di perairan terbuka Laut China Selatan, TNI AL mengkomunikasikan kepada aktor regional dan eksternal bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memantau dan—secara teoritis—mengganggu aktivitas yang mengancam kepentingannya. Kedua, misi ini adalah demonstrasi 'keberadaan' (presence) yang krusial. Di wilayah di mana kekuatan besar rutin melakukan freedom of navigation operations (FONOPs), kehadiran kapal selam Indonesia menegaskan klaim kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna. Ketiga, dalam konteks persaingan strategis AS-China, kemampuan bawah laut menjadi game-changer. Misi Tritura menunjukkan bahwa Indonesia, meski tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, tidak akan pasif terhadap dinamika keamanan di wilayahnya, termasuk ancaman balistik dan pengintaian bawah laut yang berpotensi melintasi perairan yurisdiksinya.
Implikasi Kebijakan: Modernisasi Kekuatan Bawah Laut dan Postur Pertahanan
Operasi kapal selam di Laut China Selatan ini menggarisbawahi urgensi percepatan modernisasi armada bawah laut Indonesia. Analisis strategis secara implisit mengkonfirmasi bahwa kapasitas saat ini, yang diwakili oleh KRI Alugoro sebagai kapal selam pertama buatan dalam negeri (meski berdasarkan teknologi transfer), masih merupakan fondasi awal. Implikasi kebijakan yang langsung terlihat adalah kebutuhan alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar, konsisten, dan berkelanjutan untuk sektor maritim, khususnya kekuatan bawah laut. Pengembangan kemampuan ini harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan maritim Indonesia yang komprehensif, yang mencakup tidak hanya aset kapal selam, tetapi juga sistem pendukung seperti penginderaan bawah laut (undersea surveillance), pelatihan awak, dan infrastruktur logistik. Strategi ini diperlukan untuk mentransformasikan deterrence simbolis menjadi kapabilitas operasional yang kredibel, yang mampu melindungi Sea Lines of Communication (SLOC) dan sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Melihat ke depan, misi Tritura di Laut China Selatan membuka ruang bagi sejumlah risiko dan peluang. Risiko utama adalah meningkatnya ketegangan tak terduga atau insiden di laut dengan kekuatan besar yang juga beroperasi intensif di sana. Oleh karena itu, operasi semacam ini harus didukung oleh protokol komunikasi dan pencegahan insiden (Incident at Sea/INCSEA) yang kuat dengan negara-negara lain. Di sisi lain, peluang strategisnya signifikan. Operasi ini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi pertahanan, baik dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun dengan mitra seperti Korea Selatan (produsen KRI Alugoro) atau Prancis dalam pengadaan dan pengembangan teknologi kapal selam masa depan. Selain itu, keberhasilan operasi ini memberikan data operasional berharga untuk memperbaiki doktrin dan taktik peperangan bawah laut TNI AL. Pada akhirnya, langkah ini merefleksikan pergeseran paradigma menuju postur pertahanan yang lebih proaktif dan forward-deployed, di mana aset strategis dikerahkan bukan hanya untuk mempertahankan garis pantai, tetapi untuk menjaga kepentingan nasional di seluruh wilayah yurisdiksi maritim Indonesia, termasuk di area yang paling menantang secara geopolitik seperti Laut China Selatan.
