Penugasan TNI, khususnya Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam mendukung penegakan hukum dan keamanan di Papua terus berlangsung dengan pendekatan Operasi Militer Selain Perang (OMS). Operasi ini menekankan pembinaan teritorial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan medis dan pendidikan, di samping tugas kontra-pemberontakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pendekatan soft power ini bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat (winning hearts and minds). Dari perspektif keamanan nasional, situasi di Papua merepresentasikan ancaman hybrid yang kompleks, menggabungkan unsur separatis bersenjata, ketimpangan sosial-ekonomi, dan narasi politik internasional. Peran TNI dalam OMS menjadi kritikal untuk menciptakan kondisi stabil yang memungkinkan pembangunan dan dialog berjalan. Namun, hal ini juga menempatkan TNI pada posisi garda depan dalam menangani akar masalah non-militer, yang membutuhkan koordinasi yang erat dan jelas dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi sipil lainnya. Analisis strategis menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsistensi kebijakan pembangunan yang inklusif dan penegakan hukum yang berkeadilan di Papua. OMS TNI hanyalah satu alat dalam toolbox keamanan nasional yang lebih luas. Risiko yang perlu diwaspadai adalah militirisasi permanen penyelesaian konflik dan potensi pelanggaran HAM yang dapat memperburuk sentimen. Oleh karena itu, pengawasan sipil atas peran TNI dan transparansi operasi tetap menjadi prinsip penting yang harus dijaga.
Laporan Khusus
Peran TNI dalam Penanganan Konflik Sosial di Papua: Perspektif Operasi Militer Selain Perang (OMS)
Entitas yang disebut
Organisasi: TNI, Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, Komando Pasukan Khusus, Kopassus
Lokasi: Papua