Sentralitas ASEAN sebagai prinsip pengaturan keamanan kawasan terus menghadapi ujian berat akibat eskalasi aktivitas militer dan klaim sepihak di Laut China Selatan. Prinsip yang selama ini menjadi landasan diplomasi kawasan ini kini berada di persimpangan, di mana konsensus kolektif mulai tergerus oleh kepentingan bilateral kekuatan besar. Perundingan Code of Conduct (CoC) yang berlangsung lamban dan tanpa kepastian semakin memperlemah posisi ASEAN sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, kemampuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya menjadi kunci bagi masa depan tatanan kawasan yang berbasis aturan.
Mengapa Sentralitas ASEAN Terus Diuji?
Tekanan terhadap sentralitas ASEAN berasal dari dua arah utama. Pertama, meningkatnya intensitas operasi militer dan klaim unilateral di Laut China Selatan menciptakan lingkungan keamanan yang semakin kompleks. Kedua, pendekatan bilateral yang dilakukan oleh kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, terhadap masing-masing anggota ASEAN secara individu berpotensi memecah konsensus regional. Fenomena ini mengancam kohesi internal ASEAN dan mengurangi efektivitas diplomasi kawasan yang selama ini menjadi ciri khas organisasi tersebut. Tanpa adanya mekanisme pengaman yang kuat, setiap anggota ASEAN dapat terjebak dalam tekanan untuk memilih sisi (alignment), yang bertentangan dengan prinsip netralitas dan non-intervensi.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Stabilitas Kawasan
Erosi sentralitas ASEAN memiliki implikasi langsung terhadap keamanan Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan vital di wilayah Natuna yang berada dalam klaim tumpang tindih. Jika ASEAN kehilangan peran sebagai driving force, kawasan akan semakin terekspos pada logika bipolar antara AS dan Tiongkok. Hal ini akan memaksa negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengambil posisi yang jelas, sehingga memperumit upaya menjaga netralitas aktif dan mengamankan kepentingan nasional. Selain itu, kegagalan finalisasi Code of Conduct yang efektif dan mengikat dapat memperburuk risiko insiden di laut yang berpotensi meningkat menjadi konflik terbuka.
Indonesia, melalui peran aktifnya di ASEAN, telah mendorong penyelesaian damai dan percepatan perundingan CoC. Namun, upaya ini memerlukan dukungan konkret dalam bentuk kesepakatan praktis (practical arrangements) untuk pencegahan insiden di laut selama proses negosiasi berlangsung. Misalnya, pembentukan hotline komunikasi antar penjaga pantai atau patroli bersama yang inklusif dapat menjadi langkah sementara yang mengurangi ketegangan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu memperkuat kapasitas maritim negara-negara anggota ASEAN lainnya melalui kerja sama teknis dan berbagi informasi intelijen. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ASEAN tetap relevan dan mampu mengelola risiko keamanan di kawasan.
Ke depan, kemampuan ASEAN dalam mempertahankan kohesi internal adalah prasyarat mutlak bagi stabilitas regional jangka panjang. Tanpa sentralitas yang kuat, Laut China Selatan akan menjadi arena kompetisi kekuasaan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia harus terus difokuskan pada diplomasi intensif dan inisiatif keamanan maritim yang inklusif. Masa depan tatanan kawasan yang berbasis aturan sangat bergantung pada kemampuan kolektif ASEAN—dengan dukungan Indonesia sebagai motor utama—untuk menahan tekanan dari kekuatan besar dan mempertahankan relevansi strategisnya. Refleksi strategis yang perlu dicatat adalah bahwa sentralitas bukan sekadar doktrin, melainkan instrumen operasional untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan di kawasan.
