Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp190 triliun dalam APBN 2026, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini secara langsung mencerminkan prioritas kebijakan fiskal yang lebih agresif dalam sektor pertahanan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendorong riset teknologi militer. Dari total alokasi, belanja pegawai menyerap 40%, sementara dana riset dialokasikan Rp5 triliun. Namun, belanja modal hanya mencapai 25%, yang memicu pertanyaan mengenai efektivitas penguatan alutsista jangka panjang. Dalam konteks geopolitik kawasan yang semakin kompetitif, peningkatan anggaran ini menandakan komitmen pemerintah untuk memperkuat daya gentar TNI, namun implementasinya masih memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjebak pada pemborosan operasional rutin.
Kesejahteraan Prajurit: Investasi atau Beban Operasional?
Alokasi terbesar untuk belanja pegawai, termasuk kenaikan tunjangan kinerja, menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kesejahteraan prajurit sebagai prioritas strategis. Secara konseptual, peningkatan kesejahteraan dapat memperbaiki moral, retensi personel, dan kesiapan operasional TNI. Namun, jika tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi yang komprehensif, anggaran yang mengalir ke belanja pegawai justru berisiko menjadi beban tetap yang mengurangi fleksibilitas fiskal untuk modernisasi alutsista. Para pengamat kebijakan fiskal mengingatkan bahwa efisiensi belanja harus menjadi perhatian utama, mengingat proporsi belanja modal yang rendah dapat menghambat pencapaian target Minimum Essential Force (MEF) yang telah dicanangkan. Tanpa transformasi tata kelola, peningkatan anggaran pertahanan tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan kapabilitas militer.
Riset Pertahanan dan Belanja Modal: Peluang dan Risiko Strategis
Dana riset sebesar Rp5 triliun merupakan langkah maju dalam mendorong kemandirian alutsista nasional. Investasi pada riset dan pengembangan teknologi militer dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus membangun ekosistem industri pertahanan yang lebih mandiri. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa proyek riset sering menghadapi kendala koordinasi antarlembaga dan potensi penyimpangan anggaran. Dengan belanja modal yang hanya 25% dari total anggaran, implementasi program modernisasi alutsista berisiko mengalami keterlambatan atau ketidakefisienan. Risiko korupsi dan proyek mangkrak tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa reformasi birokrasi pertahanan, dana besar yang dianggarkan bisa terserap untuk operasional rutin semata, bukan untuk meningkatkan kapasitas tempur TNI secara substantif.
Ke depan, efektivitas anggaran pertahanan 2026 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan prioritas strategis pertahanan. Diperlukan sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merancang program yang terukur dan berbasis risiko. Dari perspektif keamanan nasional, peningkatan anggaran ini memberi sinyal positif kepada mitra dan rival di kawasan, namun tanpa perbaikan tata kelola, potensi pemborosan justru dapat melemahkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang krusial adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berkontribusi pada peningkatan daya gentar dan profesionalisme TNI.
