Pada Mei 2026, bencana banjir besar melanda Kalimantan Selatan, merendam 12 kecamatan dan memaksa lebih dari 50.000 jiwa mengungsi. Dalam respons cepat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengerahkan 1.500 personel dari Kodam VI/Mulawarman dan satuan Kavaleri, didukung helikopter Mi-17 untuk evakuasi dan distribusi logistik. Pangdam VI/Mulawarman menegaskan bahwa operasi ini berfungsi sebagai 'laboratorium kesiapan logistik' yang menguji kemampuan TNI dalam mendukung penanggulangan bencana skala besar. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti peran kemanusiaan TNI, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang mendalam bagi pertahanan dan keamanan nasional, terutama dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMS) sebagai wahana uji kesiapan tempur.
Signifikansi Strategis Operasi Militer Selain Perang bagi Kesiapan Tempur
Operasi Militer Selain Perang (OMS) sering dipandang sebagai kegiatan sekunder, namun dalam pertahanan modern, OMS menjadi instrumen untuk mengasah kesiapan operasional. Keterlibatan TNI AD dalam bencana Kalimantan Selatan menguji kemampuan rapid deployment, manajemen rantai pasok, dan koordinasi lintas satuan — elemen yang krusial dalam operasi militer murni. Penggunaan helikopter Mi-17 untuk menjangkau daerah terisolasi dan distribusi logistik ke ribuan pengungsi merupakan simulasi nyata dari skenario logistik tempur di medan sulit. Tanpa kesiapan yang teruji melalui OMS, efektivitas TNI dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer dapat dipertanyakan. Setiap operasi bencana menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki prosedur, peralatan, dan kesiapan personel, sekaligus menegaskan peran TNI sebagai pilar utama penanganan krisis nasional, yang relevan dengan konsep pertahanan total Indonesia.
Implikasi Kebijakan dan Peluang ke Depan
Keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan bencana ini memperkuat hubungan sipil-militer dan menunjukkan sinergi antara kebutuhan pertahanan dan penanganan bencana sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi ini juga menguji efektivitas koordinasi antara TNI AD dengan BNPB, pemerintah daerah, serta institusi sipil lainnya – kerja sama yang vital untuk membangun sistem penanganan krisis terpadu. Keberhasilan operasi ini dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pertahanan yang lebih fleksibel, misalnya untuk pengadaan alat berat yang dapat digunakan baik untuk operasi militer maupun bencana. Potensi risiko muncul jika TNI terlalu difokuskan pada OMS sehingga mengganggu kesiapan tempur primer. Sebaliknya, peluang besar terletak pada peningkatan kapasitas logistik dan personel melalui latihan bersama dengan BNPB dan lembaga sipil lainnya. Integrasi data dan prosedur penanganan bencana ke dalam doktrin TNI dapat memperkuat kesiapan ganda (dual-use readiness) yang efisien dan responsif.
Secara keseluruhan, bencana banjir di Kalimantan Selatan bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan ujian strategis yang mengonfirmasi bahwa kesiapan TNI AD dalam OMS adalah investasi langsung bagi pertahanan negara. Setiap misi penyelamatan dan distribusi logistik menjadi laboratorium untuk mengasah kemampuan manajemen krisis. Pelajaran dari Kalimantan Selatan harus diintegrasikan dalam perencanaan strategis TNI, terutama dalam pengembangan kapasitas logistik dan personel yang adaptif terhadap spektrum ancaman kontemporer. Dengan demikian, OMS tidak hanya memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana, tetapi juga memastikan bahwa kesiapan operasional TNI tetap optimal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
