Biaya perang Amerika Serikat melawan Iran telah mencapai sekitar US$38 miliar hingga Agustus 2026, dengan Congressional Budget Office memperkirakan tambahan US$3 miliar per bulan jika konflik berlanjut. Angka ini tidak hanya menimbulkan dampak fiskal bagi Washington, tetapi juga memicu risiko strategis bagi perekonomian negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dalam konteks geopolitik global, perang yang berkepanjangan menguras amunisi, mengganggu pasokan energi, mendorong inflasi AS, menekan pasar obligasi, dan memperkuat dolar. Jalur transmisi ini akhirnya mempersempit ruang stabilisasi rupiah dan menguji ketahanan ekonomi nasional.
Jalur Transmisi Risiko Ekonomi Global ke Indonesia
Eskalasi konflik AS-Iran menciptakan tekanan ganda pada perekonomian Indonesia. Pertama, tekanan pada neraca berjalan (current account) akibat defisit energi yang membesar. Data menunjukkan bahwa defisit perdagangan migas Indonesia periode Januari-Juli 2026 mencapai US$18,75 miliar, meskipun neraca perdagangan total masih mencatat surplus US$3,70 miliar. Kenaikan harga minyak global akan meningkatkan kebutuhan devisa untuk impor energi pada saat yang sama biaya modal global juga meningkat. Kedua, tekanan pada neraca finansial (financial account) akibat arus modal keluar karena penguatan dolar dan kenaikan suku bunga global. Kedua jalur ini saling memperkuat dan dapat memicu volatilitas nilai tukar rupiah yang sulit dikendalikan hanya melalui intervensi pasar.
Implikasi Strategis dan Rekomendasi Kebijakan
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa respons pemerintah tidak cukup hanya dengan operasi stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia. Diperlukan langkah lebih mendasar, yaitu mempercepat pengurangan ketergantungan impor energi melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan investasi di sektor energi domestik. Selain itu, menjaga kredibilitas fiskal menjadi krusial agar subsidi energi yang membengkak tidak berubah menjadi premi risiko utang yang justru meningkatkan biaya pinjaman negara. Pemerintah juga perlu memperkuat pasokan valuta asing dari ekspor nonmigas serta menarik investasi jangka panjang yang dapat menopang cadangan devisa. Skenario terburuk yang harus diantisipasi adalah kombinasi harga minyak tinggi, dolar yang kuat, dan biaya dana global yang mahal secara bersamaan — kondisi yang berpotensi memicu tekanan ekonomi domestik secara sistemik.
Dari perspektif pertahanan dan keamanan, risiko ekonomi ini memiliki implikasi langsung terhadap anggaran pertahanan. Pendanaan sektor pertahanan yang bergantung pada stabilitas fiskal dapat terganggu jika tekanan ekonomi berlanjut. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa diplomasi ekonomi dan keamanan energi harus menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Memperkuat kerja sama dengan negara-negara penghasil energi alternatif serta menjalin aliansi strategis di kawasan Indo-Pasifik dapat menjadi bantalan terhadap guncangan global. Refleksi strategisnya adalah bahwa stabilitas moneter dan ketahanan energi kini menjadi elemen tak terpisahkan dari postur pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
