Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane pada Maret 2026 kembali mencatatkan kegagalan dalam mencapai konsensus terkait Kode Etik (COC) Laut China Selatan. Kegagalan ini bukanlah sekadar hambatan diplomatik, melainkan cerminan dari fragmentasi internal yang semakin dalam di kawasan. Negara-negara anggota ASEAN terpecah antara pendukung garis keras seperti Vietnam dan Filipina yang menuntut akses penuh dan kejelasan hukum, dengan Kamboja serta Laos yang lebih akomodatif terhadap kepentingan China. Indonesia, sebagai negara yang selama ini berperan sebagai penengah, mengusulkan pendekatan bertahap dengan fokus pada pembangunan kepercayaan. Namun, usulan ini belum cukup untuk menjembatani perbedaan yang semakin tajam.
Signifikansi Strategis: Perpecahan ASEAN dan Kepentingan Nasional Indonesia
Kegagalan ini memperkuat persepsi bahwa China secara sistematis memanfaatkan perpecahan ASEAN untuk memperkuat klaim hegemoniknya di Laut China Selatan. Bagi Indonesia, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan ini, situasi tersebut menimbulkan dilema kebijakan. Di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan prinsip centrality ASEAN sebagai fondasi diplomasi kawasan. Di sisi lain, keterbatasan konsensus di tingkat ASEAN mendorong Indonesia untuk mencari pendekatan bilateral dengan mitra ekstra-regional seperti Amerika Serikat dan Australia. Langkah ini, meskipun pragmatis, berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara-negara ASEAN sendiri dan memperkuat narasi bahwa aliansi keamanan regional sedang bergeser.
Implikasi Kebijakan: Risiko dan Peluang ke Depan
Dari perspektif pertahanan dan keamanan, kegagalan COC ini membawa implikasi langsung terhadap postur pertahanan Indonesia. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, risiko eskalasi insiden di Laut China Selatan, seperti yang terjadi di perairan Natuna, tetap tinggi. Indonesia perlu memperkuat kemampuan maritime domain awareness dan meningkatkan kerja sama patroli dengan mitra strategis. Peluang yang ada adalah pengembangan track 2 diplomacy dan dialog keamanan informal yang dapat membangun kepercayaan di tingkat teknis, sebelum mencapai konsensus politik. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan perannya sebagai pemimpin regional untuk mendorong revisi terhadap pendekatan negosiasi, misalnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih ketat.
Ke depan, dinamika ini menuntut Indonesia untuk lebih adaptif dalam merancang strategi diplomasi. Alih-alih hanya bergantung pada mekanisme ASEAN, Jakarta perlu mengintegrasikan pendekatan bilateral dan multilateral secara lebih seimbang. Peluang untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Uni Eropa juga terbuka lebar, terutama dalam hal pengembangan kapasitas maritim dan penegakan hukum di laut. Namun, setiap langkah harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak memicu ketegangan baru dengan China yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia.
