Adopsi Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan oleh ASEAN dan China merepresentasikan pencapaian diplomatis penting setelah perundingan panjang. Namun, dokumen dengan sifat non-binding ini tidak menyelesaikan sengketa klaim teritorial yang mendasar. Bagi Indonesia, pencapaian ini harus dipahami dalam kerangka realitas operasional: dinamika keamanan di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna—yang tumpang tindih dengan klaim China melalui nine-dash line—tetap tidak mengalami perubahan mendasar. Aktivitas kapal coast guard dan milisi maritim China di sekitar sumber daya strategis, seperti Blok Tuna, tetap merupakan tantangan langsung terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, COC berfungsi bukan sebagai solusi final, melainkan sebagai titik tolak bagi fase diplomasi dan postur keamanan yang lebih kompleks dan menuntut.
Signifikansi Strategis COC: Antara Norma dan Tantangan Implementasi
Signifikansi strategis utama dari adopsi COC terletak pada pembentukan kerangka norma dan mekanisme dialog untuk mengelola potensi konflik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak dan, yang krusial, kapasitas masing-masing negara untuk menegakkannya. Bagi Indonesia, tantangan inti adalah mentransformasikan kesepakatan diplomatik ini menjadi peningkatan kepastian hukum dan keamanan operasional di lapangan. Kawasan tumpang tindih di ZEE Natuna menciptakan ruang abu-abu yang sering dieksploitasi melalui taktik gray zone, seperti penggunaan kapal sipil bersenjata atau kapal coast guard. Aktivitas semacam ini sulit dihadapi hanya dengan instrumen hukum semata, karena dirancang untuk berada di bawah ambang konflik militer langsung. Implikasi strategisnya jelas: pendekatan keamanan nasional harus menjadi lebih integratif dan tanggap.
Penegakan hukum dan kedaulatan di Laut China Selatan tidak lagi dapat bergantung pada satu institusi tunggal. Keberhasilan memerlukan sinergi operasional yang mulus dan terpadu antara TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini harus didukung oleh sistem pengawasan maritim nasional yang canggih, terintegrasi, dan mampu memberikan gambaran situasi (situational awareness) secara real-time. Tanpa peningkatan kapabilitas pengawasan dan respons yang terkoordinasi, dokumen COC berisiko menjadi sekadar komitmen di atas kertas yang tidak mengubah fakta di lapangan.
Membangun Postur Keamanan Multidimensional Pasca-Adopsi COC
Pasca-adopsi COC, kebijakan pertahanan Indonesia di kawasan harus difokuskan pada pembangunan postur deterrence dan resilience yang bersifat multidimensional. Dimensi pertama adalah penguatan kehadiran fisik dan infrastruktur. Mempercepat pembangunan dan modernisasi pangkalan, pos pengamatan permanen, serta fasilitas logistik di Pulau Natuna Besar dan pulau-pulau terluar sekitarnya merupakan langkah krusial. Hal ini berfungsi untuk memperpendek waktu respons terhadap insiden, menegaskan kendali administratif yang efektif, dan memberikan proyeksi kekuatan yang nyata.
Dimensi kedua adalah peningkatan kapabilitas operasional maritim. Hal ini mencakup penguatan kuantitas dan kualitas armada patroli kapal permukaan, pesawat pengintai maritim (MPA), serta investasi dalam sistem sensor bawah air, radar pantai, dan satelit. Kapabilitas ini esensial untuk memastikan pengawasan yang efektif, berkelanjutan, dan mencakup seluruh wilayah ZEE Natuna. Dimensi ketiga, dan yang sama pentingnya, adalah pengembangan diplomasi pertahanan yang aktif dan multitrack. Diplomasi bilateral langsung dengan China harus terus diintensifkan untuk memastikan interpretasi dan implementasi COC yang selaras dengan kepentingan dan hukum nasional Indonesia. Secara paralel, diplomasi pertahanan dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya—melalui latihan bersama, alih teknologi, dan capacity building—berfungsi sebagai strategi balancing dan platform untuk mempelajari standar operasi terbaik.
Analisis ke depan mengidentifikasi setidaknya dua risiko utama. Pertama, adalah risiko eskalasi insiden di laut antara kapal penegak hukum Indonesia dengan kapal coast guard atau milisi maritim China. Insiden semacam ini, meski tidak diinginkan, memiliki potensi tinggi terjadi di zona abu-abu klaim. Kedua, adalah risiko stagnasi atau pembangkangan terhadap semangat COC, di mana aktivitas gray zone justru meningkat di balik formalitas dialog, menguji kesabaran dan resolusi Indonesia. Peluang utama terletak pada kemampuan Indonesia memanfaatkan COC sebagai dasar hukum dan politik yang lebih kuat untuk menggalang dukungan regional dan internasional dalam menegakkan hak berdaulatnya, sekaligus memperkuat kapasitas nasional secara komprehensif.
Kesimpulannya, adopsi COC di Laut China Selatan harus dilihat sebagai perubahan dalam lingkungan strategis, bukan sebagai pengganti dari kebutuhan akan postur keamanan yang kuat. Dokumen ini memberikan kerangka diplomasi, namun implementasinya di lapangan akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan diplomasi dan kekuatan kapabilitas keamanan yang nyata. Keberhasilan Indonesia menjaga kepentingan nasionalnya di Natuna akan bergantung pada kemampuannya untuk secara simultan terlibat dalam dialog konstruktif sambil secara tegas dan profesional meningkatkan kemampuan deteksi, pencegahan, dan penegakan hukum di wilayahnya sendiri.
