Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) di Tengah Perluasan AUKUS: Analisis Dilema Indonesia

Perluasan pakta keamanan AUKUS dengan melibatkan negara anggota ASEAN seperti Filipina (sebagai partner) pada 2025 menciptakan tekanan baru terhadap Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Traktat yang ditandatangani tahun 1995 ini melarang pengembangan, penyimpanan, atau penggunaan senjata nuklir di kawasan. Indonesia, sebagai inisiator dan penjaga utama traktat, secara konsisten mendorong kekuatan nuklir (Nuclear Weapon States/NWS) untuk menandatangani Protokol yang mewajibkan mereka menghormati ZBBN. AUKUS, yang melibatkan transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir (SSN) ke Australia, dianggap oleh sebagian anggota ASEAN sebagai potensi pelemahan prinsip ZBBN meski pihak AUKUS menyatakan SSN tidak membawa senjata nuklir. Posisi Indonesia berada di persimpangan. Di satu sisi, sebagai advocator ZBBN, Indonesia harus menjaga prinsip dan kohesi ASEAN. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan meningkatnya kompetisi AS-China, dimana AUKUS adalah salah satu pilarnya. Indonesia juga memiliki kepentingan keamanan maritim dan tidak ingin dilihat menghalangi upaya Australia memperkuat deterrence. Respons Indonesia hingga saat ini adalah menyerukan transparansi dari AUKUS dan mendorong semua pihak (termasuk China) untuk menandatangani Protokol SEANWFZ, sambil meningkatkan kerja sama keamanan maritim bilateral dengan anggota AUKUS. Analisis strategis melihat ini sebagai ujian bagi 'ASEAN Centrality'. Jika SEANWFZ dianggap tidak relevan oleh kekuatan besar, maka daya tawar ASEAN melemah. Indonesia perlu merancang strategi diplomatik yang lebih aktif, mungkin dengan mengusulkan mekanisme verifikasi dan confidence-building measures (CBMs) regional yang melibatkan semua pihak, termasuk kekuatan nuklir, untuk memastikan bahwa kehadiran SSN tidak mengarah pada militarisasi nuklir de facto. Kegagalan mengelola dilema ini dapat meretakkan kesatuan ASEAN dalam isu keamanan inti.