Konflik AS-Iran dan Imperatif Diversifikasi Geopolitik Indonesia

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak Februari 2026, yang mengancam jalur vital Selat Hormuz, menjadi alarm strategis bagi Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi geopolitik secara substantif. Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, dan gangguan di sana telah memicu kenaikan harga minyak dunia sebesar 25-30% di atas asumsi APBN 2026. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel diperkirakan menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun. Analisis dari berbagai pakar seperti Mohammad Faisal (CORE) dan Fahmy Radhi menyoroti dampak ikutan yang serius bagi Indonesia, meski tidak terkena dampak langsung militer. Risiko utama meliputi membengkaknya anggaran subsidi energi (berpotensi lebih dari Rp300 triliun), tekanan inflasi, dan ancaman defisit APBN melampaui batas 3% dari PDB. Guru Besar UGM Siti Mutiah Setiawati bahkan menyoroti posisi diplomasi Indonesia yang dianggap 'canggung' dan tidak sepenuhnya netral, yang dapat menyulitkan peran mediasi di masa depan. Implikasi strategisnya jelas: ketahanan ekonomi adalah lini depan pertahanan nasional di era geopolitik baru. Konflik ini memperkuat argumen bahwa Indonesia harus segera mempercepat kebijakan yang mengurangi kerentanan dari guncangan eksternal. Hal ini mencakup percepatan diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, ekspansi perdagangan mata uang lokal, dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau (seperti ditunjukkan tren kendaraan listrik). Kebijakan luar negeri 'bebas aktif' perlu diterjemahkan menjadi strategi diversifikasi mitra ekonomi dan energi yang konkret untuk memitigasi risiko ketergantungan pada jalur dan pemasok yang rentan konflik.