Laut China Selatan tetap menjadi salah satu titik panas geopolitik yang memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya ketegangan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih, ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) terus didorong oleh Indonesia sebagai platform utama untuk membangun kepercayaan dan mencegah insiden. Sebagai negara berpengaruh di ASEAN, Indonesia memainkan peran kunci dalam mengarahkan forum ini pada implementasi praktis, seperti Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) dan pengembangan hotline antara pusat operasi militer di kawasan. Upaya ini mencerminkan pendekatan diplomasi pertahanan yang mengedepankan dialog dan kerja sama sebagai alat untuk meredam ketegangan, meskipun tantangan struktural tetap membatasi efektivitasnya.
Efektivitas ADMM-Plus: Alat Diplomasi Pertahanan yang Membangun Kepercayaan
ADMM-Plus berhasil menciptakan ruang dialog yang inklusif bagi negara-negara anggota, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, serta negara-negara ASEAN lainnya. Dalam setahun terakhir, fokus pada implementasi CUES telah meningkatkan keselamatan navigasi dan mengurangi risiko insiden yang tidak direncanakan di laut. Latihan bersama melalui ADMM-Plus juga memperkuat kerja sama praktis dalam bidang penanganan bencana, keamanan maritim, dan operasi militer selain perang. Bagi Indonesia, forum ini memberikan peluang untuk mempromosikan prinsip-prinsip penyelesaian damai dan menghindari konfrontasi langsung. Namun, efektivitas sebagai forum dialog tidak berarti mampu menyelesaikan akar konflik. Klaim teritorial yang tumpang tindih tetap menjadi isu sensitif yang jarang dibahas secara substansial dalam sidang ADMM-Plus, karena forum ini lebih berfokus pada pengelolaan risiko ketimbang resolusi sengketa. Analisis menunjukkan bahwa ADMM-Plus berfungsi sebagai alat untuk meredakan ketegangan, bukan menyelesaikan sengketa teritorial.
Batasan Struktural dan Implikasi Kebijakan Bagi Indonesia
Batasan utama ADMM-Plus terletak pada mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus. Keberagaman kepentingan keamanan negara anggota sering menghasilkan komunike yang sangat umum. Misalnya, negara-negara claimant seperti Vietnam dan Filipina memiliki prioritas yang berbeda dengan negara non-claimant seperti Singapura dan Thailand. Sementara itu, negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Tiongkok atau Amerika Serikat juga membawa perspektif yang berbeda. Akibatnya, pernyataan bersama ADMM-Plus cenderung mencerminkan denominator terendah, yang mengurangi potensi forum untuk merespons secara tegas insiden atau pelanggaran di Laut China Selatan. Implikasi strategis bagi Indonesia adalah bahwa diplomasi pertahanan melalui ADMM-Plus harus dilengkapi dengan inisiatif bilateral dan minilateral yang lebih lincah. Patroli bersama dengan Vietnam atau Filipina, misalnya, dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola ketegangan di lapangan. Selain itu, sumber daya diplomatik dan militer perlu dialokasikan untuk membangun kapasitas deterrence mandiri, seperti modernisasi armada maritim dan penguatan pusat komando maritim. Jaringan kerja sama keamanan maritim yang selektif di luar kerangka ASEAN juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan ADMM-Plus.
Secara keseluruhan, ADMM-Plus tetap relevan sebagai platform untuk mengelola ketegangan di Laut China Selatan, terutama dalam aspek pencegahan insiden dan pertukaran informasi. Namun, keterbatasan struktural seperti konsensus dan keberagaman kepentingan menjadikan forum ini tidak mampu menyentuh akar masalah. Bagi Indonesia, kebijakan pertahanan yang realistis harus menggabungkan partisipasi aktif di ADMM-Plus dengan penguatan kapasitas unilateral dan kerja sama bilateral yang lebih terarah. Dengan cara ini, Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi pertahanan secara optimal sambil menjaga fleksibilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks. Ke depan, peluang untuk mengembangkan mekanisme hotline dan perluasan implementasi CUES diharapkan dapat meningkatkan efektivitas ADMM-Plus, tetapi tanpa penanganan klaim teritorial yang mendasar, ketegangan di Laut China Selatan kemungkinan akan terus membutuhkan pendekatan multi-level.
