Perang Hibrida dan Kerentanan Siber: Menyongsong Doktrin Pertahanan Digital Nasional
Indonesia tengah menyusun doktrin pertahanan digital dengan mengintegrasikan BSSN, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai respons atas ancaman pera...
Pencarian
Temukan analisis
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
36 hasil untuk "kewenangan"
Analisis Kebijakan: Implikasi UU Keamanan Nasional Terhadap Peran TNI dalam Respons Bencana dan Bantuan Kemanusiaan
Revisi UU Keamanan Nasional memperluas kewenangan TNI dalam penanganan bencana, memungkinkan pengerahan tanpa permohonan daerah, sebagai respons atas kerentanan...
Pembentukan Cyber Command TNI: Integrasi Kemampuan Siber ke Doktrin Pertahanan
Pembentukan Cyber Command TNI pada 14 Februari 2026 mengintegrasikan seluruh unit siber militer dan BSSN sebagai respons terhadap meningkatnya serangan siber te...
Revisi UU TNI: Perluasan Kewenangan Jabatan Sipil Memicu Debat Publik
DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang TNI pada Februari 2026. Poin krusial adalah usulan penambahan jumlah prajurit aktif yang dapat men...
Kebijakan Pertahanan Cyber Indonesia: Pembentukan Cyber Force TNI dan Strategi Deterensi
Pembentukan Cyber Force sebagai matra keempat TNI merupakan lompatan strategis dalam pertahanan cyber Indonesia, dengan anggaran Rp5 triliun dan potensi deteren...
Satu Tahun UU TNI: Evaluasi Kewenangan dan Pengawasan Militer dalam Keamanan Dalam Negeri
Setahun berjalannya UU TNI hasil revisi, muncul kembali diskusi mengenai perluasan peran TNI dalam keamanan dalam negeri. Sejumlah akademisi dan organisasi masy...
Pembentukan Komando Operasi Siber TNI dan Ancaman Hybrid Warfare di Indonesia
Pembentukan Komando Operasi Siber (KOOPSAT) oleh TNI pada April 2026 merupakan respons terhadap lonjakan serangan siber dan ancaman hybrid warfare yang menarget...
Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana: Analisis Opsos dan Penguatan Kapasitas ‘Dual-Use’
Artikel ini menganalisis peran strategis TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMS) penanggulangan bencana, yang sekaligus mengembangkan kapasitas dual-use b...
Kebijakan ‘Comprehensive Maritime Security’ Indonesia: Integrasi Unsur Sipil-Militer di Laut
Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan Keamanan Maritim Terpadu untuk mengintegrasikan 12 instansi, termasuk TNI dan Bakamla, guna mengatasi tumpang...
TNI AD Luncurkan Batalyon Pertahanan Siber Pertama, Perkuat Doktrin Perang Asimetris
Peresmian batalyon pertahanan siber pertama oleh TNI AD menandai transformasi doktrin menghadapi perang asimetris, dengan 500 personel yang dilatih di AS dan Is...
Menuju Poros Maritim Dunia: Kendala Infrastruktur dan Koordinasi Antar-Lembaga
Visi poros maritim dunia Indonesia menghadapi kendala serius pada infrastruktur dan koordinasi antar-lembaga, yang tercermin dari capaian tol laut baru 60 perse...
Pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk Ancaman Hybrid: Peran TNI dalam Pertahanan Siber
Pembentukan BSSN yang diperkuat dengan integrasi TNI dalam tim tanggap darurat siber merupakan respons strategis terhadap ancaman hybrid yang semakin kompleks....