Revisi UU TNI: Perluasan Kewenangan Jabatan Sipil Memicu Debat Publik

DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang TNI pada Februari 2026. Poin krusial adalah usulan penambahan jumlah prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga, serta perluasan peran TNI dalam operasi militer selain perang. Kelompok masyarakat sipil dan akademisi kritis menyatakan kekhawatiran terhadap kembalinya dwifungsi TNI yang telah dihapus pasca-Reformasi. Sementara itu, pemerintah beralasan bahwa penempatan personel TNI di lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara dan Badan Siber diperlukan untuk efektivitas keamanan nasional. Implikasi strategis dari revisi ini adalah risiko politisasi militer dan kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan ke depan harus menjamin transparansi dan pengawasan oleh DPR serta tetap mempertahankan supremasi sipil sebagaimana diamanatkan konstitusi.