Pemerintah mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 12% untuk tahun 2026, mencapai Rp186 triliun, pada 5 Desember 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan prioritas utama pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar 30%, peningkatan kesejahteraan prajurit sebesar 25%, dan pembangunan infrastruktur pertahanan sebesar 20%. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal pertahanan Indonesia, terutama di tengah tekanan defisit APBN yang masih tinggi. Secara strategis, kenaikan anggaran ini tidak hanya menjawab kebutuhan internal TNI, tetapi juga menjadi sinyal bagi aktor-aktor regional dan global mengenai keseriusan Indonesia dalam membangun postur pertahanan yang lebih tangguh di era kompetisi Indo-Pasifik.
Signifikansi Strategis di Tengah Dinamika Indo-Pasifik
Kenaikan anggaran pertahanan sebesar 12% pada tahun 2026 harus dibaca dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif. Di kawasan Indo-Pasifik, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok terus memicu perlombaan militer, sementara Indonesia sebagai negara poros maritim menghadapi tekanan untuk memperkuat kedaulatan di perbatasan dan wilayah laut. Modernisasi alutsista yang menjadi prioritas utama (30% dari total anggaran) menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan alat utama sistem senjata, terutama di tengah ancaman keamanan non-tradisional dan potensi konflik terbuka. Langkah ini selaras dengan Rencana Strategis TNI yang menargetkan peningkatan daya tangkal secara bertahap. Namun, efektivitas belanja modernisasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pengadaan, serta integrasi sistem pertahanan yang dapat merespons dinamika ancaman secara cepat.
Implikasi Kebijakan: Antara Kesejahteraan dan Efisiensi
Di sisi lain, alokasi sebesar 25% untuk peningkatan kesejahteraan prajurit mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup personel TNI, yang seringkali menjadi isu sensitif dalam manajemen sumber daya manusia pertahanan. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat meningkatkan moral dan profesionalisme prajurit, sekaligus mengurangi potensi kebocoran akibat ketidakpuasan internal. Namun, dalam kerangka kebijakan fiskal yang ketat akibat defisit APBN, setiap pos belanja harus dikawal dengan pengawasan ketat. Risiko inefisiensi dan penyimpangan anggaran tetap menjadi perhatian, mengingat sejarah pengadaan alutsista yang kerap dibayangi oleh kasus korupsi. Oleh karena itu, transparansi dalam proses lelang, audit independen, serta pengawasan publik mutlak diperlukan agar anggaran yang digelontorkan benar-benar meningkatkan daya tangkal, bukan sekadar menambah daftar inventaris.
Risiko dan Peluang ke Depan
Ke depan, kenaikan anggaran pertahanan ini membawa sejumlah peluang strategis. Pertama, dari sisi diplomasi pertahanan, komitmen belanja alutsista yang besar dapat menjadi sinyal bagi investor dan mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa, bahwa Indonesia serius membangun kekuatan pertahanan modern. Hal ini berpotensi membuka akses terhadap transfer teknologi, kerja sama industri pertahanan, dan kemitraan strategis jangka panjang. Kedua, peningkatan kesejahteraan prajurit dapat memperkuat retensi personel dan memperbaiki persepsi publik terhadap TNI. Namun, risiko tetap ada, terutama jika pertumbuhan anggaran tidak diimbangi dengan reformasi internal institusi pertahanan. Belanja yang besar tanpa perencanaan matang justru dapat menjadi beban fiskal jangka panjang dan menghambat prioritas pembangunan lainnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran secara akuntabel menjadi kunci utama untuk mengubah kenaikan ini menjadi modal strategis yang berkelanjutan.
Sebagai refleksi strategis, kenaikan anggaran pertahanan 2026 menandakan pergeseran paradigma kebijakan pertahanan Indonesia dari sekedar pemeliharaan menjadi investasi besar-besaran dalam modernisasi. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang tidak menentu, langkah ini tepat jika dikelola secara transparan dan efisien. Ke depannya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pertahanan benar-benar digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan daya tangkal nasional, bukan sekadar respons terhadap tekanan eksternal.
