Konferensi Militer ASEAN ke-8 yang digelar di Jakarta pada Mei 2026 menjadi ajang penting bagi kawasan dalam merumuskan respons kolektif terhadap dinamika keamanan di Laut China Selatan. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 10 negara anggota ASEAN serta mitra dialog seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk membentuk mekanisme patroli bersama di wilayah yang kerap menjadi pusat ketegangan maritim. Langkah ini menandai upaya serius ASEAN dalam memperkuat arsitektur keamanan regional yang lebih koheren dan terpadu, sejalan dengan semangat sentralitas ASEAN dalam forum-forum multilateral.
Sebagai Ketua ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong percepatan penyelesaian dan operasionalisasi Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meredakan ketegangan antara negara-negara pengklaim, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim regional yang kredibel. Dengan mengusung prinsip dialog dan kerja sama, Indonesia berupaya menjembatani perbedaan persepsi di antara negara-negara ASEAN terkait batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kerap menjadi sumber gesekan internal.
Signifikansi Strategis bagi Indonesia dan Kawasan
Kesepakatan patroli bersama ini memiliki dampak strategis yang signifikan bagi stabilitas kawasan. Secara operasional, mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi potensi insiden maritim yang dapat memicu eskalasi konflik, terutama di area-area yang diklaim berlebihan oleh beberapa pihak. Bagi Indonesia, langkah ini memperkuat visi poros maritim dunia dengan menempatkan diri sebagai fasilitator keamanan yang netral namun tegas. Namun, efektivitas patroli bersama ini akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan doktrin militer serta prosedur operasi standar bersama, yang saat ini masih bervariasi secara signifikan antar negara.
Di sisi lain, kehadiran mitra dialog seperti AS, China, dan Jepang dalam konferensi ini menegaskan kompleksitas geopolitik yang melingkupi isu Laut China Selatan. China, yang memiliki klaim historis luas melalui nine-dash line, dapat memanfaatkan celah perbedaan persepsi di antara negara ASEAN untuk memperkuat narasinya. Sementara itu, kehadiran AS sebagai mitra keamanan utama beberapa negara ASEAN memberikan keseimbangan, namun juga berpotensi memicu persepsi rivalitas strategis yang lebih tajam di kawasan.
Implikasi Kebijakan dan Potensi Risiko
Kesepakatan ini membawa implikasi langsung terhadap kebijakan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut perlu menyesuaikan postur operasional serta meningkatkan kapasitas intelijen maritim untuk mendukung patroli bersama. Dari segi diplomatik, Indonesia harus terus mendorong dialog inklusif yang tidak hanya melibatkan negara-negara pengklaim, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor perikanan yang terdampak langsung oleh sengketa ZEE. Potensi risiko utama terletak pada kemungkinan China memanfaatkan mekanisme patroli bersama untuk melegitimasi kehadiran militernya, sebagaimana terlihat dalam pola sebelumnya di mana kesepakatan multilateral justru dimanfaatkan untuk memperkuat klaim sepihak.
Ke depan, perkembangan ini membuka peluang bagi penguatan arsitektur keamanan kawasan yang lebih adaptif. Namun, keberhasilannya membutuhkan komitmen konsisten dari seluruh negara anggota ASEAN untuk mengatasi perbedaan internal, terutama terkait persepsi ZEE dan klaim historis. Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah pentingnya bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi poros maritim dalam arti geografis, tetapi juga sebagai pemimpin normatif yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Tanpa adanya mekanisme sengketa yang kredibel, risiko fragmentasi di antara negara ASEAN sendiri tetap menjadi ancaman nyata yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pertahanan yang cerdas dan adaptif.
