Dua tahun setelah Deklarasi Lima Poin Konsensus (5PC) ASEAN ditandatangani pada April 2021, krisis politik di Myanmar masih berada dalam kebuntuan strategis yang mendalam. Implementasi rencana damai yang disepakati para pemimpin ASEAN nyaris tidak menunjukkan kemajuan signifikan di lapangan, sementara kekerasan dan ketidakstabilan justru semakin meluas. Dalam konteks ini, Indonesia yang mengusung pendekatan dual track—menggabungkan diplomasi resmi ASEAN dengan negosiasi informal di balik layar—mulai memperlihatkan tanda-tanda kelelahan diplomatik. Meskipun demikian, Jakarta tetap menjadi aktor kunci dalam menjaga saluran komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar, sebuah posisi yang tidak mudah dipertahankan di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompetitif.
Dilema Implementasi 5PC dan Fragmentasi ASEAN
Kelemahan struktural ASEAN dalam menangani krisis Myanmar terletak pada minimnya kemauan politik dari sebagian besar negara anggota. Alih-alih bersatu dalam tekanan kolektif terhadap junta militer, beberapa negara justru terjebak dalam rivalitas bilateral yang menguras energi dan membelokkan fokus dari agenda bersama. Fragmentasi ini diperkuat oleh kepentingan nasional yang lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, fragmentasi ASEAN bukan sekadar ancaman politis—ia langsung berimbas pada proyek-proyek keamanan lintas batas yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas regional. Tanpa konsensus politik yang kuat, mekanisme penyelesaian konflik di Myanmar menjadi lumpuh, dan citra ASEAN sebagai forum yang efektif kian tergerus di mata komunitas internasional.
Ketidakmampuan ASEAN dalam menekan eskalasi krisis Myanmar membuka celah bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan. Dinamika ini semakin mempersulit upaya Indonesia dalam mempertahankan sentralitas ASEAN, yang selama ini menjadi pilar utama kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Kegagalan implementasi 5PC tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar, tetapi juga mengancam kredibilitas ASEAN sebagai institusi keamanan regional yang mampu menjadi penjaga stabilitas Indo-Pasifik.
Implikasi Terhadap Keamanan Maritim dan Kepentingan Indonesia
Di bidang keamanan maritim, Indonesia telah menempatkan diri sebagai episentrum keamanan Indo-Pasifik melalui berbagai inisiatif, salah satunya pendirian ASEAN Centre for Military Medicine (ACMM) di Jakarta. Pusat ini dirancang sebagai platform kerja sama medis militer yang secara strategis memperkuat peran Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan. Namun, ambisi tersebut diuji ketika krisis Myanmar menggerus rasa saling percaya antar negara ASEAN, yang menjadi fondasi utama kerja sama keamanan regional. Padahal, agenda keamanan maritim seperti pemberantasan IUU Fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur) serta pengelolaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) membutuhkan koordinasi lintas batas yang solid dan berkesinambungan.
Tanpa konsensus politik yang kuat di tingkat ASEAN, kolaborasi maritim berisiko tertunda atau berjalan parsial, yang pada akhirnya melemahkan daya tangkal Indonesia terhadap ancaman di laut. Dampak langsung dari situasi ini adalah meningkatnya kerentanan perairan Indonesia terhadap aktivitas ilegal dan potensi sengketa jurisdiksi dengan negara tetangga. Dalam perspektif kebijakan pertahanan, ketergantungan pada konsensus penuh ASEAN terbukti menjadi penghambat efektivitas respons kolektif terhadap ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks.
Ke depan, Indonesia perlu mempertimbangkan model diplomasi yang lebih pragmatis—mungkin melalui mekanisme koalisi negara yang sepaham untuk agenda keamanan maritim tertentu, tanpa harus menunggu konsensus penuh ASEAN. Pendekatan ini dapat menjaga momentum kerja sama lintas batas sambil tetap mempertahankan prinsip sentralitas ASEAN. Kegagalan 5PC di Myanmar menjadi pelajaran strategis bahwa arsitektur keamanan kawasan harus memiliki mekanisme penegakan yang lebih jelas dan dapat diukur, bukan sekadar deklarasi politik yang tidak mengikat. Jika tidak, defisit keamanan ASEAN akan terus melebar, dan negara-negara anggota—termasuk Indonesia—akan membayar mahal dalam bentuk kerentanan maritim dan erosi pengaruh diplomatik di Indo-Pasifik.
