Blue Economy dan Keamanan Maritim: Strategi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia di Tengah Ketegangan Laut China Selatan

Pemerintah Indonesia terus mendorong visi Poros Maritim Dunia dengan menitikberatkan pada pengembangan blue economy (ekonomi biru) yang berkelanjutan. Namun, realisasi visi ini menghadapi tantangan geopolitik langsung dari ketegangan di Laut China Selatan dan meningkatnya aktivitas militer asing di perairan sekitar Natuna. Blue economy—yang mencakup perikanan, pariwisata bahari, bioteknologi kelautan, dan energi terbarukan laut—memerlukan lingkungan maritim yang aman dan stabil untuk berkembang. Strategi Indonesia melibatkan penguatan postur keamanan maritim melalui modernisasi armada TNI AL dan Bakamla, sekaligus aktif dalam diplomasi kawasan seperti ASEAN untuk menjaga Laut China Selatan tetap damai. Di sisi lain, investasi besar dalam infrastruktur konektivitas maritim (seperti tol laut dan pengembangan pelabuhan) bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi kepulauan dan menarik investasi di sektor kelautan. Analisis strategis menunjukkan bahwa kesenjangan antara ambisi ekonomi maritim dan kapasitas keamanan maritim masih menjadi titik kritis. Pengembangan blue economy yang masif dapat menciptakan aset-aset strategis baru (seperti ladang energi lepas pantai atau pusat budidaya perikanan skala industri) yang justru menjadi target potensial dalam konflik atau tekanan geopolitik. Oleh karena itu, kebijakan poros maritim harus terintegrasi secara ketat dengan strategi pertahanan maritim, di mana pembangunan ekonomi dan penguatan keamanan berjalan beriringan, bukan sebagai dua agenda yang terpisah.