Danantara dan Masa Depan Pendanaan Industri Pertahanan: Menimbang Risiko Strategis

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada akhir 2025 menimbulkan perdebatan mengenai potensi alokasi dana untuk industri pertahanan nasional. Pemerintah menyebut Danantara dapat menjadi instrumen pembiayaan strategis, termasuk untuk mempercepat modernisasi alutsista dan revitalisasi BUMN strategis seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia. Namun, pengamat militer mengingatkan bahwa penggunaan dana investasi untuk sektor pertahanan memiliki risiko tata kelola dan transparansi yang tinggi, terutama jika tidak diimbangi pengawasan parlemen. Secara strategis, keterlibatan Danantara dapat menjadi game changer bagi kemandirian industri pertahanan, tetapi juga berpotensi menciptakan kerentanan fiskal jika investasi gagal atau terjadi penyalahgunaan. Anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1% PDB, sementara kebutuhan modernisasi terus meningkat, sehingga Danantara bisa menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Implikasi kebijakan yang perlu dicermati adalah perlunya kerangka hukum yang jelas untuk memisahkan kepentingan komersial dengan kepentingan pertahanan nasional, serta penguatan peran Kemenhan dan DPR dalam pengawasan.