Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai kemandirian industri pertahanan melalui penguatan hak kekayaan intelektual dan program offset dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Langkah ini merupakan turunan dari kebijakan hilirisasi dan pengurangan impor jangka panjang yang telah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat kenyataan bahwa ekosistem industri pertahanan nasional masih menghadapi masalah struktural yang mendasar. Skala produksi yang kecil, rantai pasok komponen yang belum sepenuhnya berasal dari dalam negeri, serta keterbatasan talenta riset dan pengembangan menjadi hambatan utama. Tanpa penyelesaian terhadap masalah-masalah ini, target pertumbuhan industri pertahanan hanya akan berhenti pada peningkatan angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanpa kesiapan pemeliharaan jangka panjang. Dari perspektif strategis, kegagalan mengatasi masalah struktural ini dapat melemahkan daya tangkal Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompetitif, terutama mengingat peningkatan belanja pertahanan negara-negara tetangga.
Masalah Struktural dan Risiko Industri Perakit
Pemberian lisensi dari mitra asing dalam pengadaan alutsista sering kali hanya menghasilkan industri perakit, bukan pencipta teknologi. Fenomena ini terlihat pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang meski telah memproduksi berbagai alutsista, masih sangat bergantung pada komponen impor dan desain dari mitra luar negeri. Implikasi strategisnya, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan bengkel perakitan, tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa ulang atau pengembangan generasi berikutnya. Hal ini menjadi masalah serius mengingat kebutuhan pertahanan yang dinamis dan perubahan geopolitik kawasan yang cepat. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan harus lebih selektif dalam memilih mitra yang bersedia melakukan transfer teknologi nyata, bukan sekadar menjual produk jadi. Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan teknologis yang dapat dieksploitasi oleh aktor eksternal, terutama dalam situasi krisis atau embargo.
Membangun Ekosistem Inovasi untuk Kemandirian Sejati
Kemandirian sejati di bidang industri pertahanan tidak bisa dicapai hanya melalui peningkatan TKDN atau program offset semata. Diperlukan pembangunan basis talenta rekayasa dan sistem evaluasi teknologi secara berkelanjutan. Artinya, ekosistem riset dan pengembangan (litbangyasa) harus diperkuat dengan alokasi anggaran yang konsisten dan lembaga uji yang kredibel. Tanpa itu, ambisi kemandirian alutsista hanya akan menjadi simbol politik tanpa memperkuat daya tahan industri. Lebih penting lagi, kontrak impor perlu dikaitkan secara eksplisit dengan pembentukan pusat riset bersama dan keterlibatan industri kecil menengah (UKM) nasional. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan teknologi dapat berlangsung secara substansial, bukan sekadar formalitas administratif. Dari perspektif kebijakan, langkah ini juga akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat basis inovasi yang diperlukan untuk merespons ancaman keamanan yang semakin kompleks. Peluang ke depan terletak pada kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga investasi dalam riset dan pengembangan bersama. Namun, risiko kegagalan tetap ada jika tidak ada komitmen politik yang konsisten dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program offset dan transfer teknologi.
Pada akhirnya, ambisi kemandirian alutsista harus diimbangi dengan pembenahan fundamental di sektor riset, pendidikan teknik, dan industri pendukung. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam persaingan teknologi pertahanan kawasan. Refleksi strategis yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kemandirian bukanlah tujuan instan, melainkan proses panjang yang memerlukan kesabaran, investasi berkelanjutan, dan kemitraan internasional yang cerdas. Jika Indonesia mampu membangun ekosistem inovasi yang kuat, maka daya tangkal dan posisi tawar dalam diplomasi pertahanan akan meningkat secara signifikan.
