Persaingan strategis antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya di kawasan Indo-Pasifik terus menguji relevansi ASEAN sebagai poros diplomasi regional. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan bilateral yang masif dari negara-negara besar telah menempatkan ASEAN pada posisi sulit: harus menjaga netralitas dan kohesi di tengah tarik-menarik kepentingan. Analisis terbaru dari The Strategist.id menyoroti kegagalan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN terkait isu Laut China Selatan sebagai indikator nyata melemahnya pengaruh kolektif kawasan. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan ASEAN menghasilkan konsensus kuat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan ASEAN Centrality dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Kegagalan Konsensus dan Fragmentasi Diplomasi Regional
KTT ASEAN yang terakhir menjadi ajang pembuktian apakah organisasi ini masih mampu menjadi jembatan dialog di tengah rivalitas besar. Namun, hasilnya mengecewakan: tidak tercapai konsensus yang tegas terkait sengketa Laut China Selatan, yang merupakan isu sentral bagi stabilitas kawasan. Fakta ini mengonfirmasi kecenderungan bahwa negara-negara besar seperti AS, China, dan Australia semakin sering melakukan diplomasi bilateral langsung dengan anggota ASEAN secara individu. Pendekatan ini secara sistematis memecah belah posisi kolektif ASEAN, karena setiap anggota memiliki kepentingan nasional yang berbeda terhadap China — mulai dari ketergantungan ekonomi hingga klaim teritorial langsung. Dampaknya, ASEAN Centrality yang selama ini menjadi fondasi utama diplomasi regional Indo-Pasifik mulai terkikis. Tanpa mekanisme konsensus yang kuat, ASEAN berisiko menjadi forum yang hanya seremonial, bukan pengambil keputusan strategis. Fragmentasi ini memperlemah daya tawar kawasan dan membuka celah bagi kekuatan eksternal untuk memperkuat pengaruhnya secara bilateral.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan
Bagi Indonesia, kegagalan ini memiliki implikasi strategis yang mendalam. Sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terkuat di ASEAN, Indonesia selama ini mengandalkan platform regional untuk memperkuat posisinya sebagai middle power. Melalui kebijakan bebas aktif, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan semua kekuatan besar tanpa harus memihak. Namun, kehilangan ASEAN sebagai instrumen diplomasi kolektif akan memaksa Indonesia menanggung beban lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan secara unilateral. Hal ini menempatkan Jakarta pada posisi yang lebih rentan, terutama dalam isu Laut China Selatan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan maritim nasional. Dalam konteks ini, visi Indonesia sebagai global maritime fulcrum bisa terisolasi jika tidak didukung oleh suara kolektif ASEAN. Daya tawar Indonesia sebagai middle power di kawasan akan menyusut, dan kebijakan bebas aktif akan semakin sulit dijalankan tanpa dukungan kawasan yang solid.
Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengambil langkah kepemimpinan yang lebih proaktif dalam merevitalisasi ASEAN. Langkah strategis yang diperlukan antara lain mendorong penguatan mekanisme konsensus melalui pertemuan informal tingkat tinggi, memperkuat kerja sama maritim dengan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih, serta membangun aliansi dengan middle power lain di Indo-Pasifik seperti Australia dan Korea Selatan. Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah KTT ASEAN pada 2023 untuk mendorong deklarasi bersama yang lebih tegas tentang prinsip-prinsip tata kelola laut, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjaga relevansi ASEAN, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai poros diplomasi regional yang mampu menjembatani kepentingan negara besar dan kecil.
Ke depan, risiko fragmentasi yang terus berlanjut dapat mengarah pada erosi total peran ASEAN dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Namun, peluang tetap ada jika Indonesia mampu menjalankan kepemimpinan kolektif yang inklusif. Rekomendasi kebijakan yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan diplomasi maritim dapat menjadi landasan bagi ASEAN untuk kembali menjadi aktor sentral. Tanpa revitalisasi ini, ASEAN berpotensi kehilangan pengaruhnya, dan Indonesia sebagai middle power harus siap menghadapi beban unilateral yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Refleksi strategis menunjukkan bahwa masa depan tata kelola Indo-Pasifik sangat bergantung pada kemampuan ASEAN untuk beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
