Indonesia memegang peran yang unik dan strategis dalam dinamika keamanan Laut China Selatan sebagai negara non-claimant. Posisi ini memungkinkan Jakarta untuk tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial, namun tetap memiliki kepentingan vital di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna, yang sebagian tumpang tindih dengan klaim nine-dash line China. Selama 12 bulan terakhir, Indonesia mengintensifkan patroli laut dan udara di wilayah ini sambil memperkuat infrastruktur di pulau-pulau terdepan. Pendekatan yang berfokus pada penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di ZEE, tanpa terlibat dalam sengketa kepulauan itu sendiri, menjadi fondasi strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.
Signifikansi Strategis Posisi Indonesia sebagai Non-Claimant State
Pendekatan Indonesia yang konsisten berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, memberikan keleluasaan diplomatik yang signifikan. Dengan tidak mengklaim kepulauan di Laut China Selatan, Jakarta dapat memainkan peran sebagai mediator dan bridge-builder antara negara-negara claimant seperti China, Vietnam, Filipina, dan lainnya. Peran ini semakin krusial mengingat eskalasi ketegangan di kawasan yang dipicu oleh aktivitas militer dan paramiliter China. Indonesia secara aktif mendorong finalisasi Code of Conduct (COC) yang efektif dan berbasis hukum sebagai kerangka pengelolaan konflik. Posisi strategis ini tidak hanya memperkuat stabilitas regional tetapi juga melindungi kepentingan nasional Indonesia di bidang ekonomi dan keamanan, terutama di sekitar Natuna yang kaya akan sumber daya alam.
Implikasi Kebijakan dan Penguatan Postur Maritim
Implikasi strategis dari posisi Indonesia sebagai non-claimant menghadirkan kebutuhan mendesak untuk mengelola hubungan bilateral dengan China secara hati-hati. Di satu sisi, Jakarta harus menjaga prinsip kedaulatan dan hak berdaulat di ZEE; di sisi lain, tekanan dari Beijing melalui klaim nine-dash line dan aktivitas kapal patroli China memerlukan respons yang tegas namun tidak provokatif. Penguatan kapabilitas Coast Guard dan TNI AL di perairan Natuna menjadi elemen kunci untuk menciptakan credible presence dan deterrence. Investasi dalam infrastruktur maritim, seperti pangkalan militer dan radar, juga menjadi prioritas untuk memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap pelanggaran kedaulatan. Diplomasi Indonesia di ASEAN untuk menjaga konsensus mengenai Laut China Selatan akan terus diuji seiring intensifikasi aktivitas militer dan paramiliter di kawasan, terutama jika terjadi insiden di sekitar Natuna.
Ke depan, risiko keterlibatan tidak langsung dalam ketegangan antar-claimant tetap mengintai, terutama jika klaim China semakin meluas ke ZEE Indonesia. Namun, peluang juga terbuka lebar: dengan mempertahankan pendekatan hukum dan diplomasi yang konsisten, Indonesia dapat menjadi contoh bagi kawasan dalam menyelesaikan sengketa maritim secara damai. Peran sebagai non-claimant memberikan ruang untuk inisiatif dialog dan kerja sama keamanan maritim, yang dapat memperkuat reputasi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bertanggung jawab. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan China—yang merupakan mitra dagang utama—dan kewajiban untuk melindungi kedaulatan nasional. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, penguatan kapabilitas militer, serta dukungan penuh dari ASEAN dan komunitas internasional.
