Pada awal 2026, TNI-Polri kembali melanjutkan Operasi Nemangkawi di Papua dengan strategi yang menggabungkan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur, di samping penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kepala Staf Angkatan Darat menegaskan bahwa operasi ini telah berhasil menurunkan insiden kekerasan hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi sinyal awal bahwa perubahan arsitektur operasi, dari pendekatan yang semula berorientasi represif menuju pendekatan keamanan-manusiawi, mulai memberikan dampak positif. Meski demikian, keberlanjutan hasil ini masih memerlukan evaluasi mendalam, terutama dalam konteks dinamika politik lokal dan persepsi masyarakat Papua terhadap kehadiran aparat keamanan.
Stabilitas keamanan di Papua merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan ekonomi dan masuknya investasi di wilayah timur Indonesia. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Papua memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara, menjadikannya area penting bagi kepentingan pertahanan dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, Operasi Nemangkawi tidak semata-mata operasi militer, melainkan instrumen kebijakan keamanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Keberhasilan operasi ini akan menentukan daya saing Indonesia dalam mengelola wilayah timur sebagai bagian dari poros maritim dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pendekatan Kesejahteraan sebagai Instrumen Strategis
Pendekatan kesejahteraan yang diusung dalam Operasi Nemangkawi bertujuan memutus mata rantai dukungan masyarakat terhadap KKB. Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, negara berupaya menghadirkan kehadiran yang nyata di tengah masyarakat Papua. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang selama ini menjadi salah satu faktor pendukung konflik. Dengan demikian, pendekatan kesejahteraan berfungsi sebagai instrumen strategis yang bersifat persuasif, melengkapi aspek penindakan yang represif dalam kerangka operasi keamanan.
Namun, efektivitas pendekatan kesejahteraan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara inklusif dan berkeadilan. Involusi program pembangunan yang hanya menyentuh sebagian kelompok dapat memicu kecemburuan sosial dan bahkan memperkuat resistensi terhadap negara. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh lokal, masyarakat adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi prasyarat penting. Tanpa keterlibatan ini, pendekatan kesejahteraan dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap operasi militer tanpa menyelesaikan akar konflik.
Tantangan dan Risiko dalam Implementasi
Meski terdapat penurunan angka insiden, implementasi Operasi Nemangkawi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam komunikasi politik dengan kelompok separatis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kegagalan mengelola dua aspek ini dapat menggagalkan capaian operasional yang telah diraih. Pengalaman di berbagai daerah konflik menunjukkan bahwa operasi keamanan yang tidak disertai pengawasan ketat berisiko menimbulkan korban sipil, yang justru akan memperkuat narasi perlawanan dan memperluas dukungan terhadap KKB. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan independen harus diperkuat.
Ke depan, kebijakan keamanan di Papua harus menyeimbangkan antara operasi militer dan program pembangunan yang inklusif. Potensi risiko berupa kebuntuan dialog politik dan eskalasi kekerasan tetap ada, tetapi peluang untuk menciptakan stabilitas jangka panjang juga terbuka jika pemerintah konsisten dengan pendekatan kesejahteraan. Operasi Nemangkawi dapat menjadi model bagi penanganan konflik di wilayah lain, dengan syarat keberhasilannya diukur bukan hanya dari penurunan angka kekerasan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Refleksi strategis ini penting bagi para pengambil kebijakan agar tidak terjebak pada pendekatan jangka pendek yang mengabaikan dimensi sosial-politik keamanan Papua.
