Pada Juli 2026, forum Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN kembali menjadi panggung bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya terhadap stabilitas kawasan. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan yang substantif dan efektif. Langkah ini menegaskan konsistensi Indonesia dalam mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, serta menjamin kebebasan navigasi di jalur pelayaran vital tersebut. Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN, yang masih membayangi prospek tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum. Peran Indonesia dalam diplomasi kawasan ini semakin krusial, mengingat posisinya sebagai negara yang tidak memiliki klaim tumpang tindih langsung di wilayah sengketa utama, namun tetap memiliki kepentingan strategis di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan klaim nine-dash line Tiongkok.
Posisi Unik Indonesia: Antara Penengah dan Penjaga Kepentingan
Ruang diplomatik yang dimiliki Indonesia sebagai honest broker dalam perundingan COC adalah aset strategis yang langka. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa klaim teritorial, Indonesia dapat memfasilitasi dialog di antara negara-negara ASEAN yang memiliki klaim berbeda. Namun, posisi ini menjadi rumit karena Indonesia juga harus menjaga kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, yang berada dalam area yang diklaim Tiongkok melalui nine-dash line. Oleh karena itu, setiap perkembangan dalam perundingan COC memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi upaya Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayahnya. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian, tetapi juga merupakan strategi untuk mengamankan kepentingan maritim nasional di tengah rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam. Signifikansi strategis dari posisi ini terletak pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kredibilitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan hukum laut, sambil tetap menjadi motor penggerak perundingan COC yang substansif.
Implikasi Strategis bagi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan
Implikasi strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan yang sulit antara menjadi fasilitator dialog dan membangun konsensus ASEAN, di satu sisi, serta bersikap tegas dalam mempertahankan hak-hak maritimnya sendiri dan mendukung negara-negara ASEAN lain yang menghadapi tekanan di sisi lain. Keberhasilan diplomasi ini akan menentukan apakah Indonesia dapat memperkuat peran kepemimpinannya di ASEAN sekaligus melindungi kepentingan keamanan maritimnya. Dalam konteks pertahanan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di Laut Natuna Utara sebagai bentuk sinyal kredibilitas bahwa komitmen terhadap stabilitas kawasan tidak berarti mengorbankan kedaulatan. Potensi risiko yang mengemuka adalah terperangkapnya Indonesia dalam ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim, serta terkikisnya kohesivitas ASEAN dalam merespons tekanan eksternal. Di sisi lain, peluang yang tersedia adalah terbangunnya arsitektur keamanan kawasan yang lebih kokoh jika COC dapat disepakati secara efektif dan mengikat.
Dalam jangka panjang, konsistensi Indonesia dalam mendorong COC yang substantif dan efektif akan menetapkan preseden bagi pengelolaan sengketa di kawasan Indo-Pasifik. Refleksi strategis yang perlu dicatat adalah bahwa posisi Indonesia sebagai penengah dan penjaga kepentingan tidaklah biner, melainkan suatu spektrum yang memerlukan adaptasi terhadap dinamika geopolitik. Ke depan, Indonesia harus cermat dalam menavigasi kepentingan antara memperkuat peran sebagai pemimpin ASEAN dan menjaga kredibilitas pertahanan maritimnya. Keberhasilan diplomasi ini tidak hanya akan menentukan stabilitas Laut China Selatan, tetapi juga masa depan arsitektur keamanan regional di tengah rivalitas global yang semakin memanas. Dengan demikian, diplomasi maritim Indonesia di kawasan ini bukanlah sekadar soal menengahi atau menjaga, tetapi juga tentang membangun fondasi bagi tatanan kawasan yang berbasis aturan dan saling menguntungkan.
