Pada KTT ASEAN yang digelar pada Mei 2026, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai motor diplomasi pertahanan di kawasan dengan mengusulkan kerangka kerja sama maritim operasional dalam proses negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perairan yang disengketakan, terutama akibat frekuensi patroli dan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang kerap memicu insiden bersenjata. Usulan Indonesia berfokus pada pembentukan hotline komunikasi antarpenjaga pantai dan mekanisme pertukaran informasi intelijen sebagai instrumen pengurangan risiko. Langkah ini merupakan aktualisasi dari pendekatan diplomasi preventif yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia, yaitu menjaga stabilitas keamanan maritim tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan nasional.
Signifikansi Strategis bagi Arsitektur Keamanan Regional
Usulan Indonesia mendapatkan sambutan positif dari Filipina dan Vietnam, dua negara ASEAN yang memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan sengketa Laut China Selatan. Dukungan ini menegaskan bahwa kerja sama maritim yang ditawarkan dipandang sebagai solusi pragmatis untuk meredakan ketegangan, terutama di tengah meningkatnya aktivitas paramiliter di kawasan. Namun, China menolak teks proposal Indonesia karena menghendaki kerangka Code of Conduct yang lebih longgar dan tidak mengikat secara hukum. Penolakan ini memperlihatkan kesenjangan antara retorika Beijing yang mendukung dialog multilateral dengan realitas keengganan menerima mekanisme yang dapat membatasi manuver militernya. Dari perspektif strategis, posisi China ini mengindikasikan bahwa CoC yang efektif—yang mencakup mekanisme komunikasi dan intelijen—justru berpotensi mengubah dinamika kekuatan di perairan tersebut.
Tantangan Kohesi ASEAN dan Manuver Divide et Impera
Inisiatif Indonesia tidak lepas dari tantangan taktik divide et impera yang kerap digunakan China untuk memecah solidaritas negara-negara ASEAN. Kamboja dan Laos, yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Beijing, cenderung lebih akomodatif terhadap kepentingan China. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses negosiasi CoC dan meningkatkan risiko kebuntuan jika Indonesia tidak mampu mempertahankan kohesi kawasan. Implikasi keamanannya langsung terasa: potensi insiden militer atau paramiliter di Laut China Selatan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu jalur perdagangan regional serta stabilitas energi Indonesia. Ketidakmampuan ASEAN untuk berbicara dengan satu suara juga dapat dimanfaatkan China untuk menerapkan kerangka CoC yang lemah, sehingga memperkuat klaim historisnya tanpa pengawasan yang ketat.
Dari sisi kebijakan pertahanan, keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pemimpin kawasan dalam bidang keamanan maritim. Jika kerangka kerja sama maritim yang diusulkan dapat diterima, Indonesia tidak hanya meningkatkan kapasitas deteksi dini dan respons cepat terhadap insiden, tetapi juga memperkuat perannya sebagai jembatan antara ASEAN dan aktor-aktor besar kawasan. Sebaliknya, kegagalan atau kebuntuan negosiasi Code of Conduct justru mengikis kepercayaan negara anggota ASEAN terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola sengketa kompleks seperti Laut China Selatan. Risiko ini semakin besar mengingat preferensi China terhadap mekanisme bilateral yang lebih mudah dikendalikan.
Ke depan, arah kebijakan Indonesia membutuhkan strategi yang menjaga keseimbangan antara ketegasan prinsip kedaulatan dan fleksibilitas diplomatik. Pendekatan yang perlu dipertimbangkan mencakup penguatan konsolidasi internal ASEAN melalui forum-forum pertahanan regional, sekaligus memanfaatkan diplomasi maritim untuk membangun kepercayaan dengan China tanpa mengorbankan substansi CoC. Refleksi strategis yang muncul adalah bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak hanya diuji oleh kemampuan bernegosiasi, tetapi juga oleh kapasitas mempertahankan solidaritas kawasan di tengah tekanan eksternal. Keberlanjutan inisiatif ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi penjaga stabilitas maritim di Asia Tenggara atau justru terperangkap dalam kebuntuan yang memperlemah pengaruhnya.
