Pada 22 Juni 2026, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan resmi ke Fiji dan Papua Nugini, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan mencakup pelatihan militer bersama dan patroli maritim. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Pasifik Selatan, sekaligus mengimbangi ekspansi China yang semakin agresif di wilayah tersebut. Kunjungan ini menandai pergeseran signifikan fokus pertahanan Indonesia, yang sebelumnya lebih terpusat di kawasan ASEAN, menuju lingkup geostrategis yang lebih luas di Pasifik. Dari perspektif kebijakan luar negeri, inisiatif ini merefleksikan transformasi paradigma pertahanan Indonesia dari orientasi kontinental menuju maritim-global, sejalan dengan dinamika geopolitik abad ke-21.
Signifikansi Strategis bagi Indonesia dan Kawasan Pasifik
Perjanjian dengan Fiji dan Papua Nugini membuka akses baru bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke perairan Pasifik, yang sangat vital untuk operasi pemeliharaan perdamaian dan patroli maritim. Dari sudut pandang geopolitik, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China. Bagi Papua Nugini, kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan mereka, tetapi juga mempererat hubungan bilateral yang sudah lama terjalin. Fiji, sebagai negara kepulauan Pasifik yang memiliki pengaruh di forum-forum regional seperti Pacific Islands Forum, menjadi mitra strategis bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi pertahanan di Pasifik Selatan. Kehadiran Indonesia di kawasan ini memberikan alternatif bagi negara-negara Pasifik yang ingin mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar, sekaligus memperkuat stabilitas kawasan melalui arsitektur keamanan yang lebih inklusif.
Implikasi Kebijakan dan Potensi Risiko
Dampak langsung dari kerja sama ini adalah peningkatan interoperabilitas antara TNI dan angkatan bersenjata Fiji serta Papua Nugini, yang akan memfasilitasi operasi bersama dalam misi perdamaian PBB dan penanggulangan ancaman non-tradisional seperti perompakan dan bencana alam. Namun, langkah ini juga berpotensi memicu ketegangan dengan Australia, yang selama ini menganggap Pasifik Selatan sebagai wilayah pengaruh tradisionalnya. Secara berimbang, Indonesia perlu mengelola persepsi bahwa diplomasi pertahanan ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai upaya kolektif untuk stabilitas kawasan. Selain itu, keterlibatan TNI di Pasifik harus disertai dengan kesiapan logistik dan kerangka hukum yang jelas, seperti Status of Forces Agreement, untuk menghindari misinterpretasi dalam operasi bersama. Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia perlu memastikan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan TNI agar strategi ini selaras dengan prioritas diplomasi keseluruhan.
Ke depan, diplomasi pertahanan Indonesia di Pasifik membuka peluang besar untuk memperkuat kemitraan keamanan dengan negara-negara kepulauan lainnya, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Namun, keberhasilan strategi ini akan sangat tergantung pada konsistensi kebijakan luar negeri dan kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, dan Australia. Secara keseluruhan, kunjungan ke Fiji dan Papua Nugini mencerminkan transformasi paradigma pertahanan Indonesia dari orientasi kontinental ke maritim-global, yang relevan dengan dinamika geopolitik abad ke-21. Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi penonton di Pasifik, melainkan aktor yang secara proaktif membangun tata kelola keamanan regional yang multipolar dan berbasis kepentingan nasional.
