Pada November 2025, penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan Prancis menandai babak baru dalam diplomasi pertahanan kedua negara. Kesepakatan ini mencakup pembelian dua unit kapal selam Scorpène generasi terbaru senilai 1,2 miliar dolar AS, lengkap dengan transfer teknologi pembuatan komponen di galangan kapal PT PAL. Langkah ini tidak sekadar memperkuat alutsista TNI AL, melainkan juga mencerminkan pergeseran strategis dalam kebijakan pertahanan Indonesia yang semakin mengandalkan kemitraan dengan Prancis sebagai salah satu mitra Eropa utama di sektor maritim. Di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik, kerja sama ini menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang lebih kuat dalam dinamika geopolitik kawasan, terutama mengingat Prancis memiliki kepentingan langsung melalui kehadiran militernya di Pasifik Selatan.
Signifikansi Strategis bagi Pertahanan Maritim Indonesia
Kesepakatan kapal selam Scorpène ini memiliki bobot strategis yang signifikan bagi postur pertahanan maritim Indonesia. Kapal selam modern tersebut akan menggantikan KRI Cakra yang sudah berusia lanjut, sehingga memperkuat armada bawah air Indonesia di dua titik rawan: Laut Sulawesi dan Samudra Hindia. Kedua wilayah ini merupakan area vital bagi kepentingan nasional, baik dari sisi keamanan jalur pelayaran maupun potensi sumber daya alam. Dengan adanya kapal selam baru, TNI AL dapat meningkatkan kemampuan deterrence dan surveillance di perairan yang kerap menjadi arena rivalitas kekuatan besar. Lebih dari itu, program pelatihan 50 personel TNI AL di Prancis menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia pertahanan yang mampu mengoperasikan teknologi persenjataan modern. Aspek transfer teknologi melalui offset agreement juga menjadi sorotan utama. Dalam kerangka diplomasi pertahanan, Indonesia memperoleh akses terhadap teknik manufaktur komponen kapal selam yang sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir negara. PT PAL sebagai galangan kapal nasional akan menjadi pusat produksi dan perawatan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan doktrin pembangunan kemandirian alutsista yang digagas oleh Kementerian Pertahanan. Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan transfer teknologi sangat bergantung pada kesiapan industri pendukung dan alih pengetahuan yang berkelanjutan.
Potensi Risiko dan Peluang ke Depan
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik terkait beban utang luar negeri yang ditimbulkan. Dengan nilai kontrak mencapai 1,2 miliar dolar AS, struktur pembiayaan dan dampaknya terhadap anggaran negara perlu dikaji secara hati-hati. Meskipun offset agreement diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor, realisasi di lapangan seringkali menemui kendala seperti keterbatasan kapasitas produksi dan ketergantungan pada lisensi asing. Dalam konteks geopolitik yang dinamis, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan mitra pertahanan lain, terutama mengingat Prancis memiliki kepentingan sendiri di kawasan Indo-Pasifik melalui kehadiran militernya di Pasifik Selatan. Ke depan, kesepakatan kapal selam Scorpène ini dapat menjadi model bagi proyek pengadaan alutsista berbasis transfer teknologi lainnya. Jika berhasil, ia akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan disegani. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola risiko pembiayaan dan alih teknologi dapat memperlebar kesenjangan antara ambisi strategis dan kapasitas industri dalam negeri. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan dengan Prancis ini harus diimbangi dengan penguatan regulasi, pengawasan parlemen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di dalam negeri. Hanya dengan pendekatan komprehensif, kesepakatan ini dapat menjadi batu loncatan bagi kemandirian alutsista Indonesia yang berkelanjutan.
