Doktrin Pertahanan Siber TNI: Pedoman Baru untuk Perang Asimetris

TNI merilis doktrin pertahanan siber resmi yang mengatur pembentukan Komando Siber dan Sandi (Komsiber) baru. Doktrin ini mencakup strategi ofensif dan defensif dalam menghadapi serangan siber negara, termasuk cyber warfare dan disinformasi. Langkah ini dipicu oleh peningkatan serangan siber ke situs-situs pemerintah dan infrastruktur kritis dalam setahun terakhir, yang diduga berasal dari kelompok yang terkait dengan aktor negara. Doktrin tersebut juga mengintegrasikan TNI dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk respons bersama. Implikasi strategisnya adalah Indonesia memiliki landasan hukum operasi siber militer untuk melindungi kedaulatan. Risiko ke depan adalah potensi eskalasi konflik siber dengan negara lain dan kebutuhan anggaran besar.