Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara resmi memperkuat dan merevitalisasi doktrin pertahanan total atau Total Defense sebagai respons terhadap semakin kompleksnya spektrum ancaman yang dihadapi negara. Dalam era disrupsi global, ancaman tidak lagi terbatas pada invasi militer konvensional, melainkan mencakup ancaman non-militer seperti pandemi, krisis pangan, bencana alam, dan disinformasi massal yang mampu menggerogoti ketahanan nasional dari dalam. Langkah ini menandai pergeseran paradigma fundamental dari sistem pertahanan yang terpusat pada TNI menuju model yang mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya nasional, termasuk komponen sipil, dalam kerangka bela negara yang lebih partisipatif. Dalam konteks geopolitik global yang ditandai dengan meningkatnya kerentanan terhadap guncangan multidimensi—seperti perubahan iklim, volatilitas ekonomi, dan perang informasi—revitalisasi doktrin ini menjadi relevan secara strategis bagi Indonesia.
Signifikansi Strategis bagi Pertahanan dan Keamanan Nasional
Signifikansi strategis dari doktrin pertahanan total terletak pada kemampuannya untuk membangun resilience nasional yang lebih kuat dan adaptif. Konsep ini menekankan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) semata, melainkan juga dari kapasitas untuk bertahan dan pulih dari berbagai guncangan, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Dengan melibatkan seluruh elemen bangsa—pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan masyarakat—dalam sistem pertahanan yang terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan lapisan pertahanan yang lebih responsif terhadap ancaman hibrida. Hal ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global. Implementasi doktrin ini memerlukan penyesuaian regulasi yang signifikan, termasuk revisi Undang-Undang tentang bela negara, serta program pelatihan dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Tantangan utama terletak pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang efektif, serta pembangunan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pertahanan. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara Kemhan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya, implementasi doktrin ini berisiko menjadi sekadar wacana tanpa dampak operasional yang nyata.
Tantangan dan Peluang Implementasi ke Depan
Ke depan, potensi risiko dari doktrin pertahanan total mencakup kemungkinan tumpang tindih kewenangan, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta resistensi dari kelompok masyarakat yang belum memahami urgensi keterlibatan sipil dalam pertahanan. Di sisi lain, peluang yang terbuka sangat besar: dengan membangun ketahanan nasional yang berbasis partisipasi sipil, Indonesia dapat memperkuat fondasi pertahanan negara tanpa harus bergantung sepenuhnya pada belanja militer yang besar. Model ini juga memungkinkan respons yang lebih cepat dan terdesentralisasi terhadap ancaman non-militer, seperti penanganan pandemi atau bencana alam, karena melibatkan sumber daya lokal dan komunitas yang lebih dekat dengan lapangan. Doktrin ini, jika diimplementasikan secara konsisten, akan mengubah pola pikir defense dari reaktif menjadi preventif, sekaligus memperkuat ikatan sosial antara sipil dan militer. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik, alokasi anggaran yang memadai, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Revitalisasi doktrin pertahanan total bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan transformasi budaya pertahanan yang menuntut partisipasi aktif seluruh warga negara. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mengintegrasikan konsep ini ke dalam sistem pendidikan, perencanaan tata ruang, dan kebijakan pembangunan daerah agar tercipta sinergi antara pertahanan, keamanan, dan resilience sosial-ekonomi. Hanya dengan demikian doktrin pertahanan total dapat menjadi instrumen strategis yang efektif dalam menghadapi dinamika ancaman abad ke-21.
