Pada 7 Januari 2026, Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-65 dengan skor 6,05, turun dari peringkat ke-56 pada 2024. Skor ini mengklasifikasikan Indonesia sebagai flawed democracy, menandai kemunduran signifikan dalam kualitas demokrasi. Laporan tersebut mengaitkan penurunan ini dengan meningkatnya pembatasan kebebasan berpendapat serta perluasan peran militer dalam birokrasi sipil. Bagi pengamat intelijen dan pembuat kebijakan, data ini bukan sekadar indikator politik domestik, melainkan sinyal strategis yang berdampak langsung pada diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan.
Signifikansi Strategis bagi Diplomasi Pertahanan Indonesia di ASEAN
Indonesia selama ini dipandang sebagai role model demokrasi di Asia Tenggara, sebuah aset nonmateriil yang memperkuat legitimasi dan pengaruh diplomatiknya di forum ASEAN. Penurunan peringkat demokrasi secara langsung menggerus kredibilitas tersebut. Dalam konteks diplomasi pertahanan, kepercayaan mitra terhadap komitmen demokrasi Indonesia sering menjadi prasyarat awal kerja sama pertahanan, khususnya yang melibatkan pertukaran intelijen dan alih teknologi. Ketika citra demokrasi Indonesia melemah, bobot diplomasi Indonesia di forum-forum keamanan regional—seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus—berpotensi berkurang. Ini menimbulkan keraguan terhadap konsistensi kepemimpinan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Implikasi terhadap Kerja Sama Keamanan dengan Mitra Kunci
Dampak strategis dari penurunan indeks demokrasi ini tidak terbatas pada ranah diplomatik, melainkan juga menjangkau kerja sama keamanan bilateral. Negara mitra utama seperti Australia dan Amerika Serikat memiliki kebijakan yang secara eksplisit mengaitkan aliansi keamanan dengan standar demokrasi. Dalam praktiknya, kerja sama intelijen dan transfer teknologi pertahanan sering disertai klausul tata kelola yang baik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan status flawed democracy, Indonesia berisiko menghadapi peningkatan due diligence dari mitra, yang dapat memperlambat atau membatasi akses terhadap sistem persenjataan canggih dan informasi intelijen. Hal ini menjadi kerentanan tersendiri di tengah dinamika keamanan Indo-Pasifik yang menuntut interoperabilitas dan kepercayaan tinggi.
Ke depan, tantangan bagi Indonesia adalah menyeimbangkan agenda penguatan keamanan nasional dengan pemeliharaan ruang sipil demokratis. Kebijakan yang terlalu represif terhadap kebebasan berpendapat atau memperluas peran militer di sektor sipil justru dapat mengikis kredibilitas yang menjadi fondasi diplomasi pertahanan. Peluang tetap ada jika Indonesia mampu mereformasi tata kelola keamanan yang transparan dan akuntabel, sambil tetap menjaga stabilitas. Refleksi strategisnya, indeks demokrasi bukanlah sekadar peringkat—ia adalah tolok ukur kepercayaan yang memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan. Tanpa pemulihan kredibilitas demokrasi, pengaruh strategis Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik akan terus terdegradasi.
