Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 yang digelar di Manila, Indonesia kembali mengangkat isu strategis percepatan finalisasi Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas dan mengikat, risiko terjadinya konflik terbuka di kawasan akan semakin tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya diplomasi maritim Indonesia yang konsisten menjaga stabilitas regional, meskipun proses negosiasi telah berlangsung bertahun-tahun tanpa mencapai kesepakatan substansial. Dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, dengan kepentingan negara-negara ASEAN dan China yang saling tumpang tindih, menjadikan COC sebagai instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi, terutama di area-area yang menjadi titik rawan gesekan.
Sikap Ambivalen China dan Peran Indonesia sebagai Jembatan Diplomatik
China menunjukkan sikap ambivalen dalam perundingan COC. Secara verbal, Beijing mendukung percepatan penyelesaian kode etik tersebut, namun menolak tegas dimasukkannya poin sanksi atau mekanisme penegakan hukum yang bersifat mengikat. Sikap ini mencerminkan kepentingan strategis China untuk mempertahankan fleksibilitas operasionalnya di Laut China Selatan tanpa dibatasi aturan yang dapat membatasi klaimnya. Bagi China, Code of Conduct yang ideal adalah instrumen non-binding yang tetap memberi ruang gerak bagi aktivitas militer dan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai negara non-klaiman, memainkan peran vital sebagai jembatan diplomasi antara negara-negara ASEAN dan China. Posisi ini memberikan legitimasi moral sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Sebagai non-klaiman, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih secara langsung, sehingga dapat bertindak sebagai mediator yang lebih netral. Namun demikian, peran tersebut menuntut konsistensi antara sikap diplomatik dan penguatan kapabilitas pertahanan di lapangan, karena kredibilitas diplomasi Indonesia akan diuji oleh sejauh mana komitmen tersebut dijaga.
Implikasi Strategis bagi Pertahanan dan Keamanan Indonesia
Kalangan analis memperingatkan bahwa COC yang lemah—tanpa mekanisme sanksi dan verifikasi—justru dapat melegitimasi dominasi China di kawasan. Ironi ini menjadi kekhawatiran serius bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Natuna merupakan salah satu titik rawan gesekan. Meskipun Indonesia bukan klaiman, Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna berbatasan langsung dengan area yang diklaim China, sehingga hasil negosiasi Code of Conduct berdampak langsung pada kepentingan kedaulatan Indonesia. Jika proses finalisasi gagal menghasilkan kerangka kerja yang kredibel, tekanan terhadap kedaulatan Indonesia di Natuna diprediksi akan meningkat. Implikasi strategisnya mendorong perlunya penguatan postur pertahanan maritim serta intensifikasi patroli di wilayah perbatasan, sejalan dengan upaya diplomasi yang tengah berjalan. Keputusan akhir mengenai substansi COC akan menjadi indikator utama komitmen kolektif kawasan terhadap stabilitas berbasis aturan.
Ke depan, Indonesia perlu terus mendorong agar COC tidak hanya menjadi deklarasi politik, tetapi memiliki kekuatan hukum yang dapat menciptakan kepastian dan mengurangi risiko konflik. Peluang untuk memperkuat peran sebagai mediator tetap terbuka, namun tantangan dari sikap ambivalen China serta perbedaan kepentingan di antara negara ASEAN sendiri harus dikelola secara cermat. Refleksi strategis dari dinamika ini menegaskan bahwa diplomasi maritim Indonesia harus diimbangi dengan kesiapan pertahanan yang tangguh, guna menjaga kedaulatan dan stabilitas di Laut China Selatan.
