Dalam gelaran ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) ke-20 di Vientiane, Laos, Menteri Pertahanan Indonesia menyampaikan usulan strategis untuk membentuk pusat keunggulan (Center of Excellence) yang berfokus pada keamanan maritim dan keamanan siber di Batam. Usulan ini menandai langkah proaktif Indonesia dalam memperkuat arsitektur diplomasi pertahanan ASEAN, sekaligus menempatkan kepentingan nasional sebagai poros pengarah keamanan regional. Langkah ini muncul di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, di mana Laut China Selatan dan ancaman siber transnasional menjadi prioritas utama dalam dialog keamanan kawasan.
Signifikansi Strategis Penguatan Arsitektur Keamanan di Batam
Pemilihan Batam sebagai lokasi pusat keunggulan bukanlah keputusan yang kebetulan. Secara geografis, Batam terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menjadi urat nadi perdagangan global. Dari perspektif strategis, inisiatif ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat keamanan regional melalui pendekatan berbagi kapasitas (capacity building) dan interoperabilitas. Tujuan utama dari Center of Excellence for Maritime Security dan Cybersecurity adalah untuk memfasilitasi pertukaran intelijen, penyelenggaraan latihan bersama, dan pengembangan protokol keamanan siber yang tangguh di antara negara-negara ASEAN.
Dari sisi kepentingan nasional, Batam juga merupakan pusat industri dan logistik yang vital bagi Indonesia. Dengan menjadikannya episentrum keamanan maritim dan siber kawasan, Indonesia memperkuat posisinya sebagai regional hub sekaligus melindungi infrastruktur kritis nasional dari potensi serangan siber asing. Inisiatif ini juga didukung oleh alokasi dana khusus untuk program capacity building, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi net security provider di kawasan, bukan sekadar free rider dalam arsitektur keamanan kolektif.
Resistensi dan Fragmentasi: Risiko Fragmentasi Internal
Meskipun usulan ini disambut positif oleh mayoritas negara anggota, resistensi dari Myanmar menjadi indikasi adanya keretakan di dalam konsensus ASEAN. Myanmar yang masih dilanda konflik internal dan isolasi diplomatik pasca-kudeta menolak untuk berpartisipasi penuh dalam format ADMM. Risiko fragmentasi ini dapat berdampak langsung pada efektivitas diplomasi pertahanan ASEAN, terutama jika perbedaan pandangan antara negara anggota dan mitra dialog (seperti Amerika Serikat dan China) semakin melebar. Mitra dialog sering kali memiliki agenda keamanan yang berbeda, seperti penekanan AS pada kebebasan navigasi di Laut China Selatan versus prioritas China pada keamanan domestik dan non-intervensi.
Implikasi kebijakan dari resistensi Myanmar adalah bahwa Indonesia harus menyeimbangkan pendekatan inclusive dengan realitas politik di lapangan. Jika Myanmar terus dikecualikan, maka legitimasi ADMM sebagai forum keamanan yang inklusif bisa tergerus. Namun, jika terlalu memaksa Myanmar, hal itu bisa merusak hubungan bilateral dengan junta militer yang masih berkuasa. Potensi risiko ke depan adalah munculnya minilateralism, di mana negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk sub-koalisi keamanan sendiri di luar kerangka ADMM. Hal ini, meskipun efisien dalam jangka pendek, dapat melemahkan sentralitas ASEAN sebagai platform utama keamanan regional.
Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah mengalihkan fokus dari isu politik ke isu teknis seperti keamanan siber, yang cenderung tidak terlalu politis dan dapat diadopsi oleh negara mana pun terlepas dari rezim politiknya. Dengan memprioritaskan keamanan siber, Indonesia dapat memperkuat kerja sama operasional tanpa harus terjebak dalam kebuntuan politik Myanmar. Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Indonesia melalui ADMM 2026 harus diarahkan pada penguatan kapasitas teknis di satu sisi, dan penanganan divergensi politik di sisi lain, agar arsitektur keamanan kawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
