Laporan akhir tahun 2025 mencatat langkah signifikan dalam industri pertahanan Indonesia, khususnya pada produksi rudal jarak menengah dan pesawat angkut ringan CN-235. Capaian ini menjadi momentum penting di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, di mana kebutuhan akan kemandirian alutsista semakin mendesak. Keberhasilan produksi tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan sistem persenjataan kunci secara domestik. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah hambatan struktural masih membayangi target jangka panjang penguasaan teknologi pertahanan nasional. Ketergantungan pada komponen impor dan keterbatasan riset menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar kemandirian industri pertahanan tidak sekadar menjadi wacana.
Kesenjangan TKDN dan Tantangan Struktural
Meskipun produksi rudal dan pesawat terus berjalan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri pertahanan masih berada di bawah target 35%. Angka ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada komponen impor dan teknologi asing, yang menjadi celah strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian alutsista. Keterbatasan litbang dan minimnya pendanaan riset menjadi hambatan utama, sehingga inovasi dalam negeri belum mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara produsen alutsista utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Prancis. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia terus didorong melalui skema offset dan alih teknologi dari mitra asing. Skema ini semestinya menjadi jembatan untuk mempercepat akuisisi kemampuan produksi rudal dan pesawat secara mandiri. Namun, efektivitas alih teknologi seringkali terhambat oleh minimnya absorpsi pengetahuan dan keterbatasan sumber daya manusia teknis. Tanpa pengawasan ketat dan insentif yang memadai, skema offset hanya akan menjadi transaksi komersial tanpa dampak strategis jangka panjang. Oleh karena itu, perbaikan signifikan pada ekosistem riset dan pengembangan SDM menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan TKDN dan mengurangi kerentanan rantai pasok.
Implikasi Strategis dan Arah Kebijakan
Secara geopolitik, kemandirian industri pertahanan bukan sekadar urusan teknis, melainkan instrumen kedaulatan yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi bilateral dan multilateral. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pasokan alutsista dari luar negeri yang rentan terhadap embargo politik. Kerentanan rantai pasok, biaya perawatan yang tinggi, dan interoperabilitas alutsista menjadi risiko strategis jika ketergantungan impor tidak dikurangi. Sebaliknya, jika hambatan litbang dan pendanaan dapat diatasi, Indonesia berpotensi mengubah posisinya sebagai pusat produksi rudal dan pesawat di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat postur pertahanan yang berkelanjutan. Langkah konkret seperti pembentukan dana abadi riset pertahanan dan kemitraan strategis dengan universitas perlu segera direalisasikan. Kebijakan ke depan harus berfokus pada insentif fiskal bagi pelaku industri pertahanan dan pembentukan ekosistem startup pertahanan yang menjembatani kesenjangan antara riset dan produksi massal.
Refleksi strategis dari capaian dan hambatan industri pertahanan yang terpapar di atas menegaskan bahwa kemandirian alutsista bukanlah tujuan instan, melainkan proses panjang yang memerlukan komitmen kebijakan berkelanjutan. Tanpa intervensi serius pada aspek pendanaan riset, pengembangan SDM, dan pengawasan alih teknologi, target TKDN dan kedaulatan teknologi rudal serta pesawat hanya akan menjadi angan-angan. Sebaliknya, jika hambatan struktural diatasi secara sistematis, Indonesia tidak hanya akan memperkuat keamanan nasional, tetapi juga menciptakan daya tahan ekonomi dan geopolitik yang lebih kokoh di tengah dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
