Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan kajian mendalam mengenai kerentanan sistem logistik pertahanan nasional yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada pelabuhan komersial utama seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh skenario krisis yang mungkin terjadi di Selat Malaka atau Laut China Selatan, dua titik rawan yang dapat mengganggu pasokan bahan bakar, suku cadang, dan material vital untuk operasi militer. Dalam skenario tersebut, pelabuhan komersial tidak hanya akan menghadapi tekanan dari kebutuhan logistik militer, tetapi juga harus melayani kebutuhan sipil yang tetap berjalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan parah dan memperlemah respons pertahanan nasional. Analisis menunjukkan bahwa kapasitas pelabuhan militer yang ada saat ini, seperti di Surabaya dan Jakarta, tidak memadai untuk menangani gelombang besar logistik perang modern yang membutuhkan kecepatan, volume, dan keamanan tinggi. Ketergantungan berlebihan pada pelabuhan komersial menempatkan rantai pasok pertahanan pada posisi rentan, terutama dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif. Gangguan di Selat Malaka, misalnya, dapat langsung menghentikan aliran material penting bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada akhirnya melemahkan daya tangkal dan kesiapan operasional.
Signifikansi Strategis Ketahanan Rantai Pasok Pertahanan
Iklim keamanan regional yang tidak menentu mendorong kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pelabuhan cadangan militer yang bersifat dual-use, yaitu dapat berfungsi baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Lokasi yang dipertimbangkan seperti di pantai selatan Jawa atau di kawasan Indonesia Timur relatif lebih terlindungi dari ancaman langsung dan memberikan distribusi geografis yang lebih merata. Pengembangan pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan logistik pertahanan, tetapi juga meningkatkan kemampuan TNI dalam memproyeksikan kekuatan ke wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Keputusan ini harus diintegrasikan dengan peta jalan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar investasi yang dikeluarkan tepat sasaran. Dengan demikian, pelabuhan dual-use menjadi elemen kunci dalam membangun sistem logistik pertahanan yang tangguh dan redundan.
Pengembangan Armada dan Kemitraan Maritim Nasional
Kebijakan ini juga melibatkan investasi pada armada roll-on/roll-off (Ro-Ro) milik TNI serta skema kerja sama dengan perusahaan pelayaran nasional untuk masa mobilisasi. Langkah ini memastikan bahwa kapasitas angkut logistik tidak hanya mengandalkan kapal sipil yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh kebutuhan komersial. Dengan memiliki armada sendiri, TNI dapat menjamin kontinuitas pasokan dalam kondisi krisis tanpa harus bergantung pada pasar yang tidak stabil. Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan pelayaran nasional juga menjadi jaring pengaman yang memperkuat ekosistem logistik nasional sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi industri maritim dalam negeri. Sinergi antara kepentingan pertahanan dan ekonomi ini memperkuat konsep ketahanan nasional yang menyeluruh.
Secara keseluruhan, kajian ini mengidentifikasi risiko signifikan dari ketergantungan pada pelabuhan komersial dan menawarkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif. Potensi gangguan di jalur laut strategis seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk segera membangun sistem logistik pertahanan yang tidak hanya mampu mengatasi tekanan krisis tetapi juga mendukung proyeksi kekuatan jangka panjang. Langkah pengembangan pelabuhan dual-use, pengadaan armada Ro-Ro militer, dan kemitraan strategis dengan sektor sipil merupakan langkah maju yang penting. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian, komitmen anggaran berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap kesiapan operasional. Ke depan, keberhasilan transformasi ini akan sangat menentukan kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
