Pada KTT ASEAN di Laos, Mei 2026, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak keamanan regional dengan mendorong ratifikasi Protokol Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara pemilik senjata nuklir (P5). Hingga saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat tercatat belum meratifikasi protokol tersebut, menjadikan upaya ASEAN untuk mewujudkan zona bebas senjata nuklir di kawasan masih belum tuntas. Indonesia mengusulkan mekanisme insentif ekonomi bagi negara yang bersedia menandatangani, sebuah langkah diplomasi yang mencerminkan komitmen terhadap keamanan non-proliferasi tetapi juga menunjukkan realisme kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
Signifikansi Strategis bagi Keamanan Regional dan Kepentingan Nasional
Posisi Indonesia dalam negosiasi Protokol SEANWFZ memiliki bobot strategis yang signifikan karena berada di persimpangan antara idealisme kawasan bebas senjata nuklir dan tekanan realitas keamanan kontemporer. ASEAN|senjata nuklir|diplomasi menjadi tiga pilar yang saling terkait: ASEAN sebagai wadah multilateral, isu senjata nuklir sebagai ancaman laten, dan diplomasi sebagai instrumen utama Indonesia. Ketegangan di Semenanjung Korea yang terus berlanjut serta pengembangan sistem senjata hipersonik oleh sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik menambah urgensi sekaligus kompleksitas negosiasi. Bagi Indonesia, kegagalan meratifikasi Protokol tidak hanya akan melemahkan legitimasi SEANWFZ sebagai rezim non-proliferasi, tetapi juga berpotensi menggeser pusat gravitasi keamanan regional ke luar kendali ASEAN. Oleh karena itu, posisi Indonesia yang menekankan insentif ekonomi merupakan upaya pragmatis untuk menjembatani kepentingan negara nuklir dengan kebutuhan stabilitas kawasan.
Implikasi terhadap Pertahanan, Keamanan, dan Diplomasi Masa Depan
Upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong ratifikasi Protokol SEANWFZ menghadapi tantangan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, negara-negara P5—khususnya Tiongkok dan AS—memiliki kepentingan strategis yang berbeda dalam peta rivalitas global, termasuk dalam hal kebebasan navigasi militer di laut China Selatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi persenjataan seperti rudal hipersonik membuat konsep zona bebas senjata nuklir menjadi lebih sulit ditegakkan secara teknis. Implikasi bagi Indonesia sangat jelas: diperlukan penguatan diplomasi pertahanan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menawarkan insentif konkret dan membangun kepercayaan dengan para pemilik senjata nuklir. Opsi pembentukan mekanisme insentif ekonomi—misalnya dalam bentuk kerja sama investasi atau transfer teknologi damai—merupakan langkah inovatif, namun efektivitasnya masih bergantung pada kemauan politik negara-negara besar.
Ke depan, potensi risiko yang perlu diantisipasi adalah semakin terpinggirkannya peran ASEAN dalam arsitektur keamanan regional jika negosiasi SEANWFZ terus mandek. Di saat yang sama, peluang tetap terbuka jika Indonesia mampu mengkombinasikan pendekatan netral yang didukung opini publik domestik dengan langkah realis yang mengakomodasi kepentingan keamanan nasional. Masyarakat Indonesia cenderung mendukung sikap netral namun realis, seperti tercermin dari survei opini publik yang menekankan perlunya keseimbangan antara komitmen non-proliferasi dan perlindungan kedaulatan. Dengan demikian, arah kebijakan Indonesia ke depan harus mampu menavigasi kompleksitas ini—memperkuat diplomasi pertahanan, menjaga konsistensi dalam forum ASEAN, dan secara aktif merancang skema insentif yang dapat diterima oleh P5. Hanya dengan pendekatan multidimensi semacam itu, kepentingan keamanan nasional Indonesia dan stabilitas kawasan dapat berjalan seiring.
