Keputusan Indonesia mengambil keanggotaan penuh BRICS sejak Januari 2025 telah menjadi pilar baru dalam strategi global negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan diplomasi ekonomi nasional, tetapi juga menandai pergeseran penting dalam orientasi politik luar negeri Indonesia yang selama ini bertumpu pada kerangka ASEAN. Dalam konteks ini, keanggotaan BRICS dapat dipahami sebagai upaya menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih sentral dalam percaturan global, terutama ketika arsitektur internasional sedang mengalami fragmentasi dan persaingan antar kekuatan besar semakin intensif.
Secara strategis, kehadiran Indonesia di BRICS memberikan akses langsung ke forum yang mewakili bagian signifikan dari produk domestik bruto, perdagangan, dan populasi dunia. Keanggotaan ini memperkuat opsi-opsi diplomasi ekonomi Indonesia, memungkinkan pembukaan pasar baru, diversifikasi sumber pembiayaan, serta transfer teknologi yang sebelumnya lebih bergantung pada negara-negara Barat. Dalam kerangka strategic autonomy, Indonesia ingin menjaga ruang gerak yang luas dalam menentukan mitra kerja sama tanpa harus terikat pada satu blok politik tertentu. Hal ini sejalan dengan tradisi politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia.
Agenda Indonesia dalam BRICS: Dari Reformasi Keuangan hingga Teknologi Hijau
Pada pertemuan puncak BRICS 2026, Indonesia secara aktif mendorong agenda reformasi tata kelola keuangan global, kerja sama pembiayaan pembangunan, serta kolaborasi di bidang teknologi hijau dan digital. Pilihan agenda ini mencerminkan prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan pendanaan besar, alih teknologi, dan pasar yang stabil. Bagi Indonesia, BRICS bukan sekadar forum politik, melainkan instrumen diplomasi ekonomi yang dapat melengkapi kerja sama yang sudah terjalin dengan lembaga-lembaga keuangan internasional maupun mitra bilateral tradisional. Keikutsertaan dalam forum ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi multilateral, terutama dalam mendorong reformasi lembaga keuangan global agar lebih representatif terhadap negara berkembang.
Dorongan Indonesia pada agenda kerja sama pembangunan dan teknologi juga menunjukkan bahwa keanggotaan BRICS dimaknai secara pragmatis, yaitu sebagai sarana untuk mempercepat target-target pembangunan nasional. Penguatan kapasitas di sektor digital dan hijau menjadi sangat relevan dengan upaya Indonesia dalam transisi energi dan digitalisasi ekonomi. Dari perspektif kebijakan, partisipasi aktif Indonesia di BRICS dapat menjadi katalis bagi realisasi agenda prioritas pemerintah, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk terhubung dengan pasar ekonomi-ekonomi besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Risiko Geopolitik dan Tantangan Menjaga Sentralitas ASEAN
Di sisi lain, keanggotaan Indonesia di BRICS tidak lepas dari dilema geopolitik. BRICS secara luas dipersepsikan sebagai wadah yang kerap dihubungkan dengan upaya counter-balance terhadap dominasi Barat. Persepsi ini berpotensi mengganggu citra Indonesia sebagai negara non-blok yang seimbang dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Lebih dari itu, langkah ini dapat menimbulkan ketegangan dengan kebijakan sentralitas ASEAN, yang menempatkan kerja sama regional sebagai prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Mitra tradisional seperti Jepang dan Australia dapat mempertanyakan arah komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan tata aturan kawasan Indo-Pasifik.
Tantangan ke depan bagi Jakarta adalah bagaimana memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk kepentingan pembangunan nasional tanpa mengorbankan prinsip keseimbangan dalam hubungan internasional. Indonesia harus secara cermat mengelola persepsi geopolitik yang menyertai keanggotaannya, termasuk di ruang dialog keamanan kawasan. Keanggotaan BRICS perlu diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, komitmen Indonesia terhadap ASEAN. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai kekuatan menengah yang menjunjung stabilitas kawasan, sembari tetap mengoptimalkan peluang baru yang ditawarkan oleh forum ekonomi strategis tersebut. Keberhasilan strategi ini akan sangat menentukan apakah langkah Indonesia menjadi aktor global yang sesungguhnya mampu memengaruhi aturan main internasional tanpa kehilangan keseimbangan politik di tingkat kawasan.
