Kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia beroperasi dalam lingkungan geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Praktik latihan bersama strategis seperti Lomba Amfibi dan Rajawali merepresentasikan fondasi pragmatis dari kemitraan ini, yang dibangun di atas kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Namun, lanskap strategis mengalami pergeseran fundamental dengan keikutsertaan Australia dalam pakta keamanan trilateral AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Fokus AUKUS pada penguatan kemampuan proyeksi kekuatan bawah laut, terutama melalui transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir, menciptakan dilema strategis bagi Indonesia. Jakarta memandang inisiatif ini berpotensi memicu perlombaan senjata dan mengikis arsitektur keamanan regional yang inklusif, sehingga menempatkan hubungan dengan Canberra pada paradoks antara kepentingan operasional jangka pendek dan divergensi visi strategis jangka panjang.
Dinamika Jalur Ganda dalam Hubungan Strategis
Analisis interaksi Indonesia-Australia pasca-AUKUS mengungkap pola hubungan yang bergerak pada dua jalur terpisah (separate tracks). Jalur pertama bersifat pragmatis-operasional, didorong oleh kebutuhan konkret TNI dan Australian Defence Force (ADF). Dalam domain keamanan maritim, kepentingan bersama seperti pengawasan perairan, penanggulangan penangkapan ikan ilegal, pencarian dan pertolongan (SAR), serta respons bencana alam, memerlukan inter-operabilitas yang hanya dapat dibangun melalui latihan rutin seperti Lomba Amfibi. Jalur ini terus berlangsung karena memberikan manfaat kapabilitas langsung dan bersifat teknis, relatif terpisah dari pertimbangan geopolitik tingkat tinggi.
Jalur kedua bersifat politik-strategis dan ditandai oleh jurang perspektif yang melebar. Indonesia, berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan komitmen pada sentralitas ASEAN, berkepentingan pada tatanan keamanan regional yang inklusif, transparan, dan tidak memihak kekuatan mana pun. Sebaliknya, keputusan Australia melalui AUKUS dan keterlibatan aktif dalam Quad (AS, Jepang, India, Australia) merefleksikan strategi aliansi yang lebih dalam dengan kekuatan ekstra-regional, utamanya sebagai respons terhadap persepsi ancaman dari meningkatnya kapabilitas dan asertivitas Tiongkok di kawasan. Dua jalur ini berjalan paralel, menciptakan hubungan yang bersifat transactional di tingkat teknis namun sarat dengan ketegangan strategis di tingkat kebijakan.
Implikasi Strategis dan Manajemen Kebijakan Bagi Indonesia
Situasi dual-track ini menghasilkan implikasi strategis mendalam yang mengharuskan manajemen kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang canggih dan multidimensi. Kebijakan Indonesia harus dioperasikan secara simultan pada dua tingkat yang berbeda. Pertama, pada tingkat diplomasi dan pembentukan norma, Indonesia harus terus secara konsisten dan jelas menyuarakan kekhawataran prinsipilnya mengenai dampak AUKUS terhadap stabilitas kawasan, potensi proliferasi teknologi sensitif, dan risiko perlombaan senjata. Penyampaian posisi ini perlu dilakukan baik melalui saluran bilateral dengan Canberra maupun dalam forum multilateral seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM-Plus). Suara ini penting untuk menegaskan identitas strategis Indonesia sebagai stabilizing power dan penjaga ASEAN Centrality.
Kedua, pada tingkat operasional dan teknis, Indonesia memiliki kepentingan nyata dan terus berlanjut untuk mempertahankan serta bahkan memperdalam kerja sama praktis dengan Australia, khususnya di domain maritim. Latihan bersama seperti Lomba Amfibi yang meningkatkan kemampuan pengawasan, proyeksi kekuatan amfibi, dan respons terhadap ancaman tradisional dan nontradisional di laut merupakan aset strategis yang memperkuat kapabilitas TNI AL dan Marinir. Kerja sama ini juga berfungsi sebagai saluran komunikasi militer-ke-militer yang kritis, membantu membangun kepercayaan dan mencegah salah tafsir di lapangan, yang dapat berguna untuk mengelola potensi insiden di perairan yang menjadi perhatian bersama.
Ke depan, tantangan utama bagi Jakarta adalah menjaga keseimbangan yang dinamis antara kedua jalur kebijakan ini. Risiko utama terletak pada kemungkinan kerja sama teknis secara tidak sengaja dilihat sebagai legitimasi terhadap kebijakan strategis Canberra yang dianggap problematik, atau sebaliknya, penarikan diri dari kerja sama praktis justru merugikan kepentingan keamanan maritim Indonesia sendiri. Peluangnya adalah dengan terus memperkuat kapasitas nasional melalui transfer pengetahuan dan teknologi dari kerja sama praktis, sambil secara aktif membentuk narasi dan norma keamanan regional melalui diplomasi yang gigih. Pendekatan hedging ini memerlukan koordinasi yang ketat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga keamanan lainnya untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional selaras dengan tujuan strategis yang lebih besar: menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan stabilitas kawasan di tengah turbulensi geopolitik yang dipicu oleh persaingan kekuatan besar.
