Latihan bersama (latma) Super Garuda Shield 2026 yang berlangsung di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan menandai eskalasi signifikan dalam kerja sama pertahanan multilateral di kawasan Indo-Pasifik. Dengan melibatkan lebih dari 8.000 personel dari Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Singapura, latihan ini tidak hanya menjadi ajang uji interoperabilitas taktis, tetapi juga barometer kesiapan TNI dalam menghadapi potensi konflik di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Fokus pada operasi amfibi skala besar dan peperangan elektronik (electronic warfare) mencerminkan pergeseran prioritas strategis menuju domain maritim dan siber, dua medan pertempuran yang semakin relevan di era kontestasi geopolitik saat ini.
Signifikansi Strategis bagi Kawasan Indo-Pasifik
Pemilihan lokasi latihan di dua titik strategis—Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Lombok, serta Kalimantan Selatan yang membuka akses ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II—menunjukkan kesadaran TNI akan pentingnya pengendalian jalur laut vital. Latma Super Garuda Shield 2026 secara khusus menguji kemampuan integrasi komunikasi dan data intelijen antara TNI AU dengan Japan Air Self-Defense Force (JASDF), yang menjadi catatan strategis tersendiri. Keberhasilan ini membuka jalan bagi transfer teknologi radar dan sistem pertahanan udara dari Jepang ke Indonesia, memperkuat postur pertahanan udara nasional di tengah meningkatnya aktivitas patroli China di perairan Natuna. Bagi negara-negara seku (sekutu) yang terlibat, latihan ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan doktrin dan prosedur operasi gabungan, terutama dalam skenario respons krisis yang memerlukan pengerahan cepat kekuatan amfibi.
Implikasi Kebijakan dan Potensi Risiko ke Depan
Dari sisi kebijakan pertahanan, latma Super Garuda Shield 2026 menegaskan urgensi penyusunan standar prosedur tetap (SOP) untuk interoperabilitas sistem komando dan kontrol (kodal) antara TNI dengan mitra asing. Tanpa SOP yang terstandarisasi, efektivitas operasi gabungan di masa depan dapat terhambat oleh perbedaan protokol komunikasi dan hierarki pengambilan keputusan. Kementerian Pertahanan dinilai perlu segera merumuskan kerangka hukum dan teknis yang memungkinkan pertukaran data intelijen secara real-time tanpa mengorbankan keamanan nasional. Di sisi lain, latihan ini menuai kritik dari China yang menyebutnya sebagai bentuk provokasi. Hal ini menunjukkan bahwa Super Garuda Shield tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi pertahanan, tetapi juga menjadi pemicu ketegangan dengan Beijing. Indonesia perlu mencermati risiko diplomatik jangka panjang, terutama jika latihan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara mitra dari luar kawasan seperti Inggris atau Prancis.
Peluang yang muncul dari latihan ini tidak bisa diabaikan. Transfer teknologi radar dan sistem pertahanan udara dari JASDF, misalnya, dapat mempercepat modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AU tanpa harus bergantung sepenuhnya pada satu pemasok. Selain itu, pengalaman dalam electronic warfare selama latma Super Garuda Shield memberikan wawasan berharga bagi TNI untuk mengembangkan kapasitas perang elektronik domestik, yang selama ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Namun, Indonesia harus menjaga keseimbangan agar kerja sama dengan negara seku (sekutu) tidak memicu persepsi keberpihakan yang merugikan posisi netralnya di forum multilateral seperti ASEAN. Ke depan, keputusan strategis untuk melanjutkan atau mengembangkan latma Super Garuda Shield harus selalu dikaji ulang berdasarkan dinamika geopolitik dan kepentingan nasional yang bersifat cair.
