Analisis Kebijakan
Menata Postur Minimum Essential Force: Strategi Penguatan TNI di Tengah Dinamika Anggaran
Evaluasi postur Minimum Essential Force kembali mencuat dalam pembahasan anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan pokok TNI dari tiga matra, namun daya dukung fiskal dan industri pertahanan dalam negeri menjadi pembatas utama. Berbagai laporan lembaga riset keamanan mencatat bahwa realisasi MEF masih bergantung pada kerja sama internasional, terutama untuk alutsista utama seperti kapal selam, pesawat tempur, dan sistem radar.
Implikasi strategisnya, Indonesia perlu memprioritaskan kesiapan operasional alih-alih ambisi akuisisi yang terlalu luas. Di sisi kebijakan, perlu ada sinkronisasi antara perencanaan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Bappenas agar anggaran pertahanan tidak hanya membiayai pengadaan tetapi juga pemeliharaan material. Ancaman ke depan tidak lagi bersifat konvensional semata; postur pertahanan juga harus menyediakan kapasitas kontingensi intelijen, siber, dan peperangan elektronik. Dengan demikian, pembangunan postur semestinya tidak diukur dari jumlah unit alutsista, melainkan kesiapan efektif dalam spektrum konflik hibrida.
Entitas yang disebut
Organisasi: TNI, Kementerian Pertahanan, Bappenas
Lokasi: Indonesia