Menata Ulang Doktrin Pertahanan Menghadapi Ancaman Proxy War di Kawasan Pasifik

Sebuah kajian dari Mabes TNI menyebutkan bahwa berbagai konflik yang terjadi di kawasan Pasifik, termasuk yang melibatkan kelompok separatis dan teroris, memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara-negara besar yang saling berkompetisi. Kajian tersebut mendorong TNI untuk menata ulang doktrin pertahanannya agar lebih cakap dalam menangani ancaman proxy war, yaitu pemanfaatan aktor non-negara oleh negara lain untuk melemahkan Indonesia. Contoh yang diangkat di antaranya adalah meningkatnya aktivitas kelompok radikal di Poso dan Papua yang diduga memperoleh dukungan logistik dari luar. Dalam merespons hal tersebut, TNI mempertimbangkan untuk meningkatkan proporsi operasi intelijen dan pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai cara untuk mendeteksi serta memutus jaringan proxy sedini mungkin. Namun, penggunaan istilah proxy war sering dianggap sensitif karena dapat mengarah pada penuduhan terhadap pihak tertentu tanpa bukti kuat. Sebaliknya, sikap yang terlalu terbuka terhadap interpretasi ini dapat menciptakan ketegangan diplomatik. Langkah yang diperlukan adalah memperkuat diplomasi pertahanan multilateral dan intelijen bersama dengan negara-negara sahabat untuk saling bertukar informasi tentang ancaman bersama. Implikasi strategisnya adalah doktrin yang fleksibel dan berbasis intelijen yang bisa membedakan antara ancaman nyata dan yang direkayasa, serta pemisahan yang jelas antara operasi militer dan penegakan hukum sipil untuk meyakinkan publik dan komunitas internasional.