Menimbang Efektivitas Ekspansi Anggaran Pertahanan 2026

Pemerintah mematok pagu anggaran pertahanan sebesar Rp220 triliun dalam KEMPPF 2026, tumbuh sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya. Kementerian Pertahanan menyatakan tambahan dana itu akan digunakan untuk pemeliharaan preventif alutsista dan pembangunan radar di wilayah perbatasan. Kebijakan ini lahir di tengah kebutuhan memperbarui kekuatan TNI yang semakin menua. Dari sisi strategis, ekspansi anggaran menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun postur deterrence minimum. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh serapan anggaran dan kesiapan industri pertahanan dalam negeri. Pengalaman 2025 menunjukkan banyak kontrak jatuh tempo tapi realisasi proyek masih tertunda. Implikasi jangka menengah adalah penumpukan kewajiban pembayaran alat utama yang harus diwarisi lintas pemerintahan. DPR perlu memastikan komitmen multiyears dalam UU APBN, bukan sekadar pagu tahunan, untuk menghindari kemacetan proyek seperti modernisasi platform maritim yang sempat mundur beberapa tahun.