Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intensif telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada posisi yang memerlukan penyesuaian kebijakan luar negeri dan keamanan secara fundamental. Laporan dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University menekankan urgensi bagi Indonesia untuk secara eksplisit merumuskan ulang grand strategy-nya. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap status Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) menjadi titik tolak penting, di mana kerja sama dengan negara-negara setara seperti Korea Selatan, Australia, dan India diusulkan sebagai pilar utama kebijakan luar negeri. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tekanan dari kekuatan besar, tetapi juga untuk menciptakan aksi kolektif dalam menghadapi isu-isu bersama seperti keamanan ekonomi dan penguasaan teknologi baru.
Membangun Koalisi Kekuatan Menengah sebagai Pilar Strategis
Konsep kekuatan menengah seringkali kurang dimanfaatkan secara maksimal dalam diplomasi Indonesia, meskipun secara de facto posisi Indonesia—dengan ukuran ekonomi, demografi, dan pengaruh regional—sangat relevan. RSIS menganjurkan bahwa Indonesia perlu secara lebih aktif membangun koalisi dengan negara-negara kekuatan menengah lainnya, baik di dalam maupun di luar kerangka ASEAN. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dan mengurangi kerentanan yang timbul akibat ketergantungan ekonomi atau keamanan terhadap satu pihak tertentu. Dengan membentuk poros kekuatan menengah, Indonesia dapat menciptakan mekanisme diplomasi kolektif yang lebih efektif dalam merespons tekanan dari kekuatan besar, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam pengambilan keputusan nasional.
Memperkuat Multilateralisme dan Peran ASEAN
Dalam formulasi grand strategy yang baru, sentralitas ASEAN tetap menjadi platform inti, meskipun perlu diperkuat fungsinya sebagai mediator di tengah tekanan kekuatan besar. Multilateralisme melalui ASEAN harus dioptimalkan tidak hanya sebagai forum dialog, tetapi juga sebagai wadah untuk menghasilkan solusi kolektif atas isu keamanan dan ekonomi. Laporan RSIS menekankan bahwa Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi ini tetap relevan dan mampu menjadi peredam konflik. Kerja sama dengan kekuatan menengah di luar ASEAN, seperti India dan Korea Selatan, justru dapat memperkaya agenda multilateralisme regional tanpa mengorbankan prinsip sentralitas ASEAN itu sendiri.
Implikasi kebijakan dari rekomendasi ini sangat jelas: Indonesia harus meningkatkan intensitas diplomasi multilateral, baik melalui jalur bilateral dengan sesama kekuatan menengah, maupun melalui forum-forum regional dan global. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 'bebas aktif' yang selama ini dipegang, di mana strategic autonomy dijaga melalui kapasitas kolektif, bukan dengan isolasi. Ke depan, potensi risiko yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan resistensi dari kekuatan besar terhadap pembentukan koalisi semacam ini, serta tantangan dalam menyelaraskan kepentingan nasional dengan agenda kolektif. Namun, peluangnya justru terletak pada kemampuan Indonesia untuk menciptakan stabilitas regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah yang disegani. Dengan menyusun ulang grand strategy secara eksplisit, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi pada tatanan kawasan yang lebih seimbang di tengah dinamika geopolitik global.
