Kajian dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang dimuat di harian Kompas menyerukan percepatan pembentukan holding BUMN di sektor industri pertahanan sebagai langkah strategis mengatasi fragmentasi produksi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Saat ini, tiga BUMN utama—PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL—beroperasi secara terpisah, sehingga menciptakan inefisiensi dan ketergantungan tinggi pada sub-komponen impor. Tanpa integrasi vertikal, target kemandirian alat utama sebesar 65% pada tahun 2030 dinilai sulit tercapai, apalagi di tengah risiko embargo dan dinamika geopolitik yang semakin tidak menentu.
Pendekatan Hybrid: Antara APBN dan Investasi Asing Terbatas
Model yang diusulkan adalah pendekatan hybrid, yang menggabungkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan investasi asing terbatas melalui skema offset agreement. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap mempertahankan kedaulatan teknologi sekaligus mendapatkan akses ke inovasi dan modal dari mitra asing. Dari perspektif diplomasi pertahanan, kebijakan ini membuka peluang memperkuat aliansi dengan negara-negara seperti Turki dan Korea Selatan melalui joint venture. Kedua negara tersebut telah terbukti berhasil membangun industri pertahanan yang mandiri melalui kerjasama serupa, sehingga menjadi referensi penting bagi Indonesia.
Secara strategis, konsorsium industri militer di bawah satu holding BUMN tidak hanya akan menyederhanakan rantai pasok dan produksi, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi transfer teknologi. Saat ini, fragmentasi sering kali menyebabkan duplikasi riset dan ketidakmampuan memproduksi komponen kritis secara lokal. Integrasi vertikal diyakini mampu memangkas biaya produksi, mempercepat waktu pengembangan, dan meningkatkan interoperabilitas alutsista yang diproduksi. Hal ini menjadi relevan mengingat kebutuhan TNI untuk memiliki alutsista yang tidak hanya canggih, tetapi juga dapat dirawat dan ditingkatkan secara mandiri.
Implikasi Kebijakan dan Risiko ke Depan
Meskipun menjanjikan, pembentukan holding BUMN industri pertahanan juga membawa risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, ketergantungan pada investasi asing melalui offset agreement dapat menimbulkan kerentanan jika terjadi perubahan kebijakan luar negeri mitra. Kedua, integrasi vertikal membutuhkan restrukturisasi besar-besaran yang berpotensi menimbulkan resistensi internal dari masing-masing BUMN. Oleh karena itu, diperlukan roadmap yang jelas dan komitmen politik yang kuat agar transformasi ini berjalan efektif. Tanpa itu, target kemandirian alat utama hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata pada postur pertahanan nasional.
Dari sisi kebijakan publik, langkah ini juga menuntut reformasi regulasi, terutama dalam hal pengadaan alutsista dan alokasi anggaran pertahanan. Keterbukaan terhadap investasi asing harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional, terutama dalam penguasaan teknologi sensitif. Ke depannya, Indonesia perlu menjadikan holding BUMN industri pertahanan sebagai katalis untuk membangun ekosistem industri pertahanan yang berdaya saing global, sekaligus sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi geostrategis di kawasan Indo-Pasifik. Refleksi strategis dari kajian Lemhannas ini menegaskan bahwa kemandirian alutsista bukanlah pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin menjadi negara yang benar-benar berdaulat dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.
