Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi serangan siber terhadap infrastruktur kritis nasional, seperti ransomware yang menargetkan PLN dan Bank Mandiri, telah menyoroti celah signifikan dalam postur pertahanan Indonesia. Sebuah opini di Tirto.id secara tajam mengkritisi ketiadaan doktrin keamanan siber resmi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meskipun institusi tersebut telah membentuk Satuan Siber (Satsiber). Ketiadaan aturan baku mengenai aspek ofensif dan defensif dalam perang siber (cyber warfare) membuat Indonesia rentan terhadap serangan asimetris yang dapat melumpuhkan komando militer dan mengganggu tata kelola negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan TNI sebagai garda depan pertahanan non-fisik di era digital.
Urgensi Doktrin Siber bagi Pertahanan Negara
Dari perspektif strategis, doktrin keamanan siber tidak hanya sekadar pedoman teknis, melainkan fondasi bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman hibrida. Tanpa doktrin yang jelas, respons TNI terhadap insiden siber cenderung reaktif dan fragmentaris. Serangan ransomware yang telah terjadi membuktikan bahwa aktor non-negara maupun negara dapat memanfaatkan kerentanan sistem tanpa harus menghadapi perlawanan terstruktur. Implikasi kebijakan dari celah ini sangat luas: Indonesia kehilangan daya gentar (deterrence) di domain siber, sementara potensi eskalasi konflik fisik akibat serangan siber terhadap infrastruktur pertahanan menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka doktrinal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perang siber ke dalam doktrin pertahanan semesta yang selama ini dianut.
Rekomendasi dan Langkah ke Depan
Opini tersebut merekomendasikan langkah konkret: integrasi doktrin siber ke dalam doktrin pertahanan semesta serta pembentukan kerja sama permanen antara TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kerja sama ini penting untuk menciptakan kesatuan komando dan respons yang cepat terhadap ancaman. Lebih jauh lagi, TNI perlu menggelar latihan cyber war antar cabang secara reguler, tidak hanya untuk menguji prosedur tetapi juga membangun kesiapan operasional. Ke depannya, pengembangan doktrin ini harus bersifat dinamis, mengikuti evolusi ancaman siber yang semakin canggih. Dengan demikian, TNI dapat bertransformasi dari sekadar pemilik Satsiber menjadi penggerak utama pertahanan siber nasional, yang pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan digital Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang makin ketat.
