Pada 14 Februari 2026, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) melaksanakan kunjungan kerja ke markas Korps Baret Hijau di Parang-Parang, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bukan sekadar inspeksi rutin, melainkan sebuah ajang evaluasi strategis terhadap implementasi program Pembangunan Daerah Tertinggal Terpadu (PDTT). Daerah Parang-Parang dipilih secara simbolis karena merupakan pusat pelatihan pasukan khusus yang memiliki peran vital dalam operasi bakti TNI, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Langkah ini menegaskan bahwa doktrin pertahanan teritorial Indonesia tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga mencakup aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta.
Signifikansi Strategis PDTT dalam Kerangka Pertahanan Teritorial
Program PDTT merupakan wujud konkret dari operasi militer selain perang (OMSP) yang menempatkan pembangunan kesejahteraan sebagai benteng ideologis dalam menghadapi ancaman proxy war. Dalam keterangannya, Panglima TNI menegaskan bahwa pertahanan teritorial tidak semata-mata urusan militer, melainkan juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar—seperti jalan desa, irigasi, dan sekolah—di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Langkah ini sangat strategis karena wilayah perbatasan dan daerah terisolasi kerap menjadi celah masuknya pengaruh asing yang dapat menggerus kedaulatan nasional. Dengan melibatkan personel TNI secara langsung, program PDTT juga memperkuat legitimasi institusi militer di mata publik sebagai pengawal keutuhan NKRI secara holistik.
Dari sisi geopolitik, fokus pada daerah 3T menandakan adanya pergeseran paradigma pertahanan Indonesia dari pendekatan militeristik menuju human security. Ancaman kontemporer seperti radikalisme, separatisme, dan intervensi asing cenderung memanfaatkan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan PDTT akan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas kawasan dan meredam potensi konflik vertikal. Analis intelijen melihat keterlibatan langsung TNI dalam pembangunan fisik ini sebagai strategi pencegahan (deterrence) berbasis kesejahteraan, yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif semata.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan ke Depan
Kunjungan ini menyiratkan sinyal kuat bahwa pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program PDTT dan mengintegrasikannya secara harmonis dengan kebijakan Presiden dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi lintas sektoral—antara TNI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah—agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau duplikasi program. Risiko lain adalah potensi mission creep, di mana peran TNI dalam pembangunan bisa melampaui kapasitas dan menimbulkan polemik terkait supremasi sipil. Meski demikian, peluang yang ditawarkan sangat besar: peningkatan citra TNI, akselerasi pembangunan di wilayah tertinggal, dan penguatan ketahanan nasional melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program bakti TNI.
Ke depannya, keberhasilan PDTT akan sangat tergantung pada transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas mekanisme evaluasi. Kunjungan Panglima TNI dan KSAD ke Parang-Parang bukan hanya sekadar inspeksi, melainkan juga penegasan bahwa pertahanan teritorial harus diartikulasikan sebagai upaya kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan dari ancaman eksternal, tetapi juga membangun fondasi keamanan internal yang kokoh melalui pembangunan yang merata dan berkeadilan. Langkah ini menjadi refleksi strategis bahwa pertahanan sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan rakyatnya.
