Pada KTT BRICS yang digelar September 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan cerminan dari strategi diplomasi ekonomi yang sedang berjalan. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan proses aksesi OECD, penandatanganan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, dan pendalaman hubungan ekonomi dengan China. Kombinasi ini menandai pola baru yang oleh para analis disebut sebagai partial multialignment—sebuah pendekatan di mana Indonesia bekerja erat dengan berbagai kekuatan pada isu yang berbeda tanpa mengikat diri secara permanen pada satu blok.
Secara strategis, langkah ini menunjukkan pergeseran dari sekadar non-alignment menuju pengelolaan aktif atas ketergantungan ganda. Indonesia tampaknya tidak memilih bermanuver di antara dua kutub, tetapi justru membangun relasi fungsional dengan semua kekuatan besar. Bagi kawasan Asia Tenggara, sikap ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi instrumen dari persaingan AS-China. Namun, yang menjadi pertanyaan krusial bukanlah pada niat, melainkan pada kapasitas pemerintah untuk memastikan setiap kemitraan internasional memberikan nilai tambah nyata bagi kepentingan nasional.
Parameter Keberhasilan dan Struktur Keterikatan Ekonomi
Analisis strategis mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan multialignment harus diukur dengan parameter nyata, bukan semata-mata kehadiran dalam forum bergengsi. Parameter yang relevan mencakup peningkatan akses pasar, penurunan biaya transaksi, perbaikan pembiayaan pembangunan, peningkatan ketahanan energi, serta transfer teknologi. Tanpa ukuran yang jelas, keterlibatan di berbagai blok dapat kehilangan arah dan berubah menjadi sekadar simbolisme diplomasi.
Data struktur ekonomi Indonesia menunjukkan tingkat keterikatan yang sudah sangat tinggi pada mitra-mitra besar. Pada periode Januari–November 2025, China menyerap 23,8 persen ekspor nonmigas Indonesia, disusul Amerika Serikat dengan 11,5 persen, dan India sebesar 6,7 persen. Konsentrasi ini menggambarkan dua hal: pertama, Indonesia memiliki basis pasar yang besar dan beragam; kedua, risiko guncangan eksternal dari satu mitra utama dapat berdampak sistematis pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan harus mampu menyeimbangkan diversifikasi pasar dengan intensifikasi hubungan pada sektor-sektor prioritas.
Implikasi Kebijakan: Diplomasi sebagai Portofolio
Implikasi kebijakan dari pola ini sangat signifikan. Pemerintah perlu memperlakukan setiap komitmen internasional sebagai bagian dari portofolio yang dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut harus mencakup indikator indikator seperti akses pasar riil, realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja domestik, dan transfer teknologi. Dengan cara ini, keputusan untuk memperdalam kerja sama di BRICS, OECD, atau dalam perjanjian bilateral dengan AS dan China tidak lagi didasarkan pada preferensi geopolitik semata, tetapi pada hasil konkret yang terukur.
Kegagalan dalam mengukur return dari setiap aliansi dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan baru tanpa manfaat strategis yang sepadan. Hal ini berpotensi mengikis otonomi ekonomi yang justru menjadi inti dari politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks ini, multialignment bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menjaga ruang gerak nasional. Jika tidak dikelola dengan disiplin data dan evaluasi, strategi ini berisiko menjadi alat legitimasi bagi keterlibatan yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi rakyat.
Ke depan, tantangan utama bagi Indonesia adalah membangun sistem pemantauan dan akuntabilitas yang kuat atas semua kerja sama ekonomi yang dijalin. Diplomasi yang cerdas tidak hanya diukur dari banyaknya forum yang dihadiri, tetapi dari kemampuan untuk mengonversi hubungan internasional menjadi ketahanan ekonomi nasional. Dalam dinamika geopolitik yang semakin cair, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penyeimbang yang kredibel—namun hanya jika setiap langkah diplomasi disertai dengan analisis strategis yang tajam dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.
