Pengesahan Revisi UU TNI Perluas Peran Militer di Jabatan Sipil

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada 18 Desember 2025. Revisi ini memperluas penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga sipil hingga 15 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah beralasan bahwa keterlibatan TNI diperlukan untuk memperkuat koordinasi keamanan dan penanganan bencana. Namun, kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengkritik potensi erosi prinsip supremasi sipil. Implikasi strategisnya adalah perubahan postur civil-military relations di Indonesia yang dapat memengaruhi persepsi investor asing dan mitra keamanan, terutama terkait tata kelola demokrasi. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan peran TNI dalam penanganan isu-isu non-tradisional, yang memerlukan pengawasan ketat dari DPR.